Persoalan agraria paling banyak diadukan masyarakat pada Komnas HAM RI

Padang (ANTARA) - Persoalan agraria menjadi hal yang paling banyak diadukan masyarakat kepada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) RI, sehingga hal itu menjadi salah satu fokus perhatian dari lembaga tersebut.

"Kita mencoba mencarikan solusi penyelesaian persoalan agraria ini mulai dari tingkat kabupaten/kota," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat bertemu Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Kamis.

Ia mengatakan, salah satu solusi yang mungkin diambil untuk penyelesaian konflik agraria adalah melalui mekanisme mediasi yang bisa dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Baca juga: Komnas HAM: Penahanan tersangka kasus kerangkeng manusia wujud kepastian hukum

Mediasi yang dikelola langsung oleh institusi daerah, yakni Pemerintah Daerah bersama elemen kunci lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat sipil diharapkan bisa menjadi mekanisme penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif dan cepat.

Hal ini menurutnya juga untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang bisa saja terjadi di tengah-tengah kasus agraria.

"Gubernur berperan dalam memberikan dukungan atas gagasan ini dan mengingatkan pentingnya tetap menghormati hak-hak ulayat yang merupakan pilar utama pertanahan dan agraria di Sumatera Barat," katanya.

Gubernur Mahyeldi menyebut tanah ulayat merupakan kearifan lokal di Sumbar yang masih terus hidup di tengah-tengah masyarakat.

Ia mendukung penyelesaian konflik agraria dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat tersebut.

Pertemuan tersebut ikut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Sumbar, Sultanul Arifin.