Wabup Madina buka Musrenbang RKPD tahun 2023

Madina (ANTARA) - Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madina untuk tahun 2023, Senin (21/3).

Kegiatan yang dilaksanakan di gedung serbaguna, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan itu turut juga dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, Ardan Noor, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Kapolres, AKBP HM Reza Chairul Akbar Sidiq, Sekda, Gozali Pulungan para asisten, pimpinan OPD, para camat dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Atika menyebut, Musrenbang tersebut merupakan perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Ia berharap pada kegiatan tersebut semua pihak dapat menyerap semua aspirasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

"Musrenbang juga merupakan tempat strategis bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta/dunia usaha, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD," ujarnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Atika memandang Musrenbang sebagai momentum penting untuk menyatukan pola pikir atau aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Output Musrenbang akan menjadi masukan yang penting dalam merumuskan dan menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023," jelas dia.

Atika menyampaikan, Musrenbang RKPD Kabupaten Madina telah diawali dengan kegiatan Musrenbang di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan konsultasi publik.

Semua itu, kata Atika, telah mencerminkan mekanisme perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, demokrasi, transparansi, dan integrated planning.