Medan (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Sumatera Utara meminta Dinas Ketahanan Pangan setempat fokus mengatasi persoalan gizi buruk dan kekerdilan di daerah ini.
"Makanan tambahan dan vitamin sejak bayi harus diperbanyak untuk mencegah gizi buruk dan 'stunting' (kekerdilan)," kata Anggota DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik di Medan, Jumat (24/9)..
Penanganan gizi buruk dan kekerdilan, lanjut dia, hanya bisa dilakukan lewat pemenuhan asupan gizi sejak dalam kandungan maupun ketika balita dan anak-anak bagi warga di ibu kota Provinsi Sumut itu.
Baca juga: Polda Sumut targetkan vaksinasi 10 ribu dosis di Kepulauan Nias
Dia mengemukakan perlunya Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan memperbanyak program pemberian makanan tambahan, seiring dengan upaya mengurangi angka kemiskinan.
Ia mengatakan walau Pemkot Medan menyebutkan angka kekerdilan mengalami penurunan sekitar 20 persen setahun terakhir, dari 491 kasus pada 2020 menjadi 393 kasus tahun ini, khusus di Medan Utara harus fokus pada perbaikan gizi sedangkan di Belawan penekanan kemiskinan.
"Khusus di Medan Utara, kita minta fokus perbaikan gizi dan menekan kemiskinan di Belawan. Maka perlu pemberian makanan tambahan bagi warga, apalagi dampak pandemi," ujarnya.
Ia mengatakan pemberian makanan tambahan secara rutin bagi balita dan anak-anak untuk kesehatan di setiap lingkungan harus diperbanyak.
"Bila perlu anggaran pengadaan digeser ke program ketahanan pangan guna mengendalikan gizi buruk dan 'stunting', baik di perubahan APBD 2021 maupun RAPBD 2022," ungkap Haris.
DPRD Kota Medan minta Dinas Ketahanan Pangan atasi gizi buruk
Jumat, 24 September 2021 22:50 WIB 2019
Anggota Komisi II DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik (kanan) mengikuti rapat pembahasan perubahan APBD 2021. (ANTARA/HO)
