Satgas ingatkan Pemda luar Jawa-Bali lakukan pengetatan PPKM Mikro

Tangkapan layar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito pada konferensi pers harian PPKM darurat yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (8/7/2021). (ANTARA/Desi Purnamawati)

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan agar pemerintah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali untuk terus mengetatkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk mengendalikan kasus COVID-19.

"Saya tidak akan bosan untuk meminta kepada provinsi-provinsi di luar Jawa Bali untuk terus mengetatkan pelaksanaan PPKM Mikro," kata Prof Wiku dalam konferensi pers harian PPKM Darurat yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (8/7)

.Baca juga: Luhut minta penambahan oksigen untuk pasien COVID-19 dipercepat

Wiku mengatakan, selain di Pulau Jawa dan Bali, kenaikan kasus COVDI-19 juga terjadi secara signifikan di luar Jawa-Bali. Maka provinsi yang tidak termasuk dalam PPKM Darurat jangan merasa terlena.

Ia juga mengingatkan bahwa dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, sebanyak 28 provinsi pembentukan posko PPKM Mikro masih di bawah 50 persen. Artinya hanya enam provinsi yang sudah membentuk posko di lebih dari 50 persen kelurahannya.

Baca juga: Mendagri sempurnakan Inmendagri PPKM darurat

"Ini tidak dapat ditoleransi lagi, karena pelaksanaan PPKM Mikro sudah memasuki bulan ke enam namun perkembangan pembentukan posko masih stagnan dan tidak signifikan kenaikannya," ujar Wiku.

Dia menyoroti sejumlah provinsi yang bahkan pembentukan posko tidak mencapai tiga persen dari total Kelurahan, yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Maluku, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua dan Maluku Utara.

"Dimohon kepada gubernur provinsi-provinsi tersebut untuk sekarang juga memantau dan menegur kepala desa atau lurahnya yang belum membentuk Posko," tegasnya.

Menurut dia, pembentukan posko merupakan bagian dari upaya penting dalam menekan kasus, dan merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah masing-masing yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, bahwa pelaksanaan PPKM Darurat harus dibarengi juga dengan pelaksanaan PPKM Mikro, terutama pada Provinsi non Jawa-Bali. .

"Harus ada perbaikan di minggu depan yang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi ini serius dalam menangani COVID-19 di daerahnya," ujar Prof Wiku.