Amir Hamzah persilakan pimpinan OPD yang tidak loyal mengundurkan diri

Binjai (ANTARA) - Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai Drs H Amir Hamzah MAP, mempersilahkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat yang tidak menerima dirinya sebagai pimpinan, tidak bisa bersinergi dan tidak bisa loyal, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Amir Hamzah saat memimpin apel gabungan dilapangan Balai Kota Binjai di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6,  Senin, (05/04).

Di hadapan peserta apel gabungan yang terdiri dari pejabat eselon II dan III, Amir Hamzah mengatakan takdir Allah yang Maha Kuasa telah menempatkan dirinya sebagai Wakil Wali Kota Binjai dan saat ini sedang proses administrasi pengusulan sebagai wali kota di Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Pasien COVID-19 yang meninggal di Langkat capai 69 orang

Namun sudah hampir dua bulan sejak dirinya dilantik, masih ada pimpinan OPD yang belum bisa menerima takdir tersebut, katanya.

“Hampir dua bulan sudah saya dilantik, saya merasa ada beberapa dari Bapak/ Ibu belum bisa menerima takdir saya menjadi Wali Kota Binjai, khususnya para pimpinan OPD, terlihat dari beberapa kegiatan yang saya lakukan dalam menjalankan tugas, pejabat tersebut cuek, tidak antusias mendampingi dan membantu saya,” kata Amir Hamzah.

Karena itu Amir Hamzah mempersilahkan pimpinan OPD yang tidak bisa menerima dirinya sebagai pimpinan untuk mengundurkan diri mengikuti jejak sejumlah pejabat lainnya yang sudah lebih dulu mundur sebelum dirinya dilantik sebagai wakil wali kota. 

Ia yakin masih banyak ASN di Binjai yang layak dan kompeten untuk menggantikan pejabat tersebut.  

“Saya butuh ASN atau pimpinan yang pekerja keras, bertanggungjawab, punya dedikasi tinggi dan loyalitas kepada pimpinan yang tidak diragukan,“ ujar Amir.

Amir Hamzah juga menyampaikan program kerja ke depan, diantaranya untuk penanganan COVID-19 kepada posko agar menindaklanjuti kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, penataan dan pendataan aset Pemkot Binjai dan realisasi PAD, selanjutnya tertib ASN dan pegawai honorer, reformasi birokrasi dan pemulihan ekonomi.