Bappeda Kota Binjai gelar Forum Konsultasi Publik

Binjai (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai tahun 2022 secara virtual di ruang Binjai Command Center (BCC), yang dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Binjai Ir Dahnial Reza, di Binjai, Kamis.

Kegiatan virtual ini diikuti oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai, Kepala BUMN dan BUMD Kota Binjai, para Camat dan Lurah sekota Binjai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi pemuda sekota Binjai. 

Baca juga: Pemkab Nias Barat pelajari aplikasi Binjai Command Center

"Forum yang sangat baik ini dan semoga kebersamaan ini mampu membangun Kota Binjai kearah yang jauh lebih baik lagi melalui terciptanya rumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan lebih tepat sasaran," katanya.

Menurutnya, penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah namun bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing untuk mengintegrasikan perencanaan dengan pembangunan daerah dan dilaksanakan sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, agar integrasi pembangunan dapat berjalan secara lebih optimal.  

Beliau juga mengatakan dengan kondisi saat ini dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19, agar dapat merumuskan program kerja Kota Binjai untuk tahun 2022 adalah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Kota Binjai adalah rumah kita, apa yang menjadi masalah harus kita bahas bersama, kita selesaikan bersama, dan musyawarah sehingga ketika APBD telah ditetapkan tidak ada lagi saling menyalahkan.

Selain itu yang menjadi prioritas kita untuk tahun 2022 terciptanya kelangsungan dan kelanjutan pembangunan untuk kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran akan tersedot kesana, jadi diminta kepada OPD untuk menetapkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan bukan keinginan,” tegasnya.