Wakil Ketua KPK: Kampus harus menjadi basis gerakan anti korupsi

Medan (ANTARA) - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli SIregar mengajak Lembaga Pendidikan Tinggi untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dengan menjadi basis Gerakan Anti Korupsi. 

Hal itu disampaikan Lili Pintauli Siregar saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional Milad ke-69 Fakultas Hukum UISU kemarin (9/1).

Dikatakan Lili bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak kepada siapa saja secara random. Untuk itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 

Baca juga: Gubernur Sumut tekankan pentingnya peran alumni besarkan kampus

Salah satunya dengan akademisi dan perguruan tinggi atau kampus. 

"Harus ada kolaborasi antara KPK dengan akademisi dan perguruan tinggi," ujarnya dalam webinar yang dibuka Rektor UISU Dr. H Yanhar 
Jamaluddin, MAP itu.

Kolaborasi yang dimaksud, menurut Lili Pintauli yakni kampus dapat menjadi pusat inovasi dan penelitan untuk riset, data dan kajian anti korupsi. 

Kedua, kampus dapat menjadi pusat pengajaran anti korupsi yang menciptkan nilai-nilai anti korupsi. Ketiga kampus dapat menghasilkan ahli yang berkontribusi untuk penyelesaian kasus-kasus dan tindak pidana korupsi.

Keempat, pada akhirnya kampus dapat menjadi basis pusat pergerakan anti korupsi.

Ia mengatakan KPK sangat konsern terhadap pencegahan sebagai salah satu tugas KPK sebagaimana yang diatur UU. Pencegahan itu, katanya dilakukan dengan melibat peran serta masyarakat dan satuan-satuan Pendidikan. 

"Mulai dari satuan Pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi," katanya.

Dalam sambutannya, Rektor UISU mengucapkan selamat atas peringatan Milad Fak Hukum ke-69 yang dirangkai dengan kegiatan webinar nasional dengan tema Harapan dan tantangan pada era revolusi industri 4.0. 

"Ini merupakan tantangan dan Fakultas hukum harus mengambil peran penting untuk menghadapi tantangan khususnya di era revolusi industry 4.0," katanya.
Salahsatunya dengan mengoptimalkan alumni-alumni fakultas hukum yang sekarang ada di pemerintahan maupun swasta. 

"Harapannya, dengan kehadiran narasumber dapat menjawab tantangan dimana peran Fakultas hukum UISU ke depan," katanya.