Pemerintah realokasi anggaran untuk sediakan vaksin COVID-19 gratis

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melakukan realokasi anggaran kementerian dan lembaga tahun 2021 untuk menyediakan vaksin COVID-19 gratis bagi masyarakat

"Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/12).

"Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ia melanjutkan.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menyediakan vaksin COVID-19 gratis bagi masyarakat setelah menerima banyak masukan dari masyarakat.



"Setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," katanya.

Presiden juga memerintahkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 pada tahun anggaran 2021.

Pemerintah menerima pasokan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi China, Sinovac, pada Minggu (6/12). Tambahan sediaan 1,8 juta dosis vaksin dijadwalkan tiba pada awal Januari 2021.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan yang keluar tanggal 3 Desember 2020, pemerintah akan menggunakan enam jenis vaksin dalam vaksinasi COVID-19, yakni vaksin dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Vaksinasi akan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin penggunaan vaksin dalam keadaan darurat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan bahwa sasaran vaksinasi sekitar 160 juta orang dan vaksin yang harus disediakan sekitar 320 juta dosis.