Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan semua vaksin yang telah masuk data WHO telah melewati uji klinis dan datang ke Indonesia dengan penilaian baik.
"Jadi jangan terjebak ini vaksin China, vaksin Amerika, dan sebagainya. Semua vaksin yang sudah masuk ke dalam data WHO dan juga sudah melalui uji klinis semua vaksin sudah dinilai baik. Jadi jangan terjebak dalam arti 'apa-apa'," ujar Erick Thohir dalam seminar daring di Jakarta, Sabtu (12/12).
Menurut Erick, sesuai dengan Perpres 99 Tahun 2020 jelas domain tertinggi vaksinasi ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Karena itu Kemenkes sudah memutuskan jenis-jenis vaksin yang bisa diadakan untuk tahap awal.
Baca juga: Brazil pelajari 58 kasus infeksi berulang COVID-19
Sesuai dengan keputusan surat dari Menteri Kesehatan, Indonesia menggunakan vaksin dari Amerika, China, Arab, dan sebagainya, yang terpenting adalah vaksinasi ini diyakini bisa menekan penularan dan jumlah kematian di Indonesia. Ini yang paling penting.
"Kita ingin kembali perekonomian nasional bergairah pada tahun 2021 dan kita yakini dengan data-data dari lembaga internasional seperti ADB bahwa Indonesia diproyeksikan tumbuh 5 persen," kata Erick Tohir yang juga Menteri BUMN itu.
Momentum ini yang harus ditunggangi,karena itu vaksin yang 1,2 juta dosis sudah datang dan tinggal menunggu BPOM, katanya. Vaksin Sinovac sendiri sudah uji klinis III di Bandung dan BPOM serta MUI terlibat.
Baca juga: Kasus baru COVID-19 di Indonesia bertambah 6.033 jadi 598.933 kasus
Tinggal untuk disuntikkan, kata dia, di Indonesia perlu penggunaan izin darurat atau emergency use authority di mana salah satunya melihat hasil uji klinis yang ada di Brazil dan negara-negara lain yang berhasil, di tambah hasil uji klinis III di Bandung.
Memang pihak yang diprioritaskan untuk menjalani vaksinasi tahap awal adalah para tenaga kesehatan, personel TNI-Polri, dan pegawai pemerintahan.
"Kembali program vaksinasi ini tidak ada pemaksaan, tetapi pemerintah menargetkan 67 persen rakyat Indonesia tervaksinasi, karena harus menjadi herd immunity dan saling menjaga," ujar Erick Thohir.
