Asosiasi Medis Malaysia tolak darurat nasional

Kuala Lumpur (ANTARA) - Asosiasi Medis Malaysia (MMA) mendesak pemerintah federal untuk mempercepat dana darurat dan semua bantuan terkait yang diperlukan untuk mengurangi situasi di Sabah yang sangat membutuhkan bantuan dalam memerangi COVID-19 bukan mengumumkan keadaan darurat nasional. .

Presiden AMA Prof Datuk Dr Subramaniam Muniandy di Kuala Lumpur, Minggu, mengatakan tidak perlu mengumumkan keadaan darurat nasional saat ini sebaliknya bantuan keuangan yang mendesak dan besar-besaran dari pemerintah federal diperlukan untuk mengendalikan situasi COVID-19 di Sabah.

“Sekarang adalah waktunya solusi ilmiah, praktis, terkoordinasi untuk mengatasi situasi COVID-19 di negara ini dan bukan waktu untuk pertengkaran politik yang belum memperbaiki situasi dengan cara apa pun,” katanya.

Baca juga: Jalan-jalan di musim hujan, pakai tabir surya & waspadai infeksi jamur

Dia menambahkan setiap menit penundaan dalam misi untuk Sabah menempatkan seluruh bangsa pada risiko bencana nasional yang tidak tanggung-tanggung yang mungkin turun sebagai salah satu babak paling gelap sejak kelahiran bangsa ini.

"Penularan infeksi COVID-19 oleh komunitas yang luas mungkin meningkat dengan cepat. Jumlah harian yang dilaporkan mungkin jauh lebih sedikit daripada jumlah sebenarnya mengingat penundaan dalam pelaporan hasil tes, pelacakan kontak dan isolasi individu yang terinfeksi," katanya.

Subramaniam mengatakan hunian tempat tidur mencapai kapasitas penuh di sebagian besar rumah sakit di Sabah dan di beberapa daerah, kasus COVID-19 yang tidak terlalu parah harus diisolasi dan dirawat di rumah, sehingga ada kekhawatiran yang mendalam bahwa kasus COVID-19 yang lebih parah harus diisolasi.

Dia mengatakan menurut laporan para "frontliner" hampir menyerah karena kelelahan, tekanan mental dan kekurangan tenaga kerja yang akut.

Karena itu, katanya, lebih banyak petugas kesehatan sangat dibutuhkan dan pemerintah didesak untuk mempertimbangkan lebih banyak bantuan dari fasilitas kesehatan umum dari negara bagian lain dengan kasus COVID-19 rendah untuk dikirim ke Sabah.

Dia menambahkan bahwa sejumlah besar pengerahan kembali dilakukan di dalam negara bagian itu sendiri daripada dari negara bagian lain yang mungkin tidak meningkatkan total tenaga perawatan kesehatan Sabah.

"Kasus-kasus diperkirakan akan terus meningkat di Sabah karena tumpukan hasil tes sedang diselesaikan. Diperlukan dorongan mendesak dari pemerintah terkait masalah kapasitas pengujian yang terbatas termasuk melibatkan sektor swasta dan sumber daya antar negara bagian.

"Penundaan dalam pengujian waktu pergantian ini sangat mempengaruhi kemampuan sistem untuk menghubungi kontak jejak dan mengisolasi individu yang terinfeksi pada saat yang sama mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut," katanya.

Dia mengatakan semua warga Malaysia harus bersatu dalam perang melawan COVID-19, terutama untuk masyarakat Sabah, karena situasinya serius dan negara membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan dalam hal alat pelindung diri (APD), peralatan medis, dan bantuan keuangan untuk kebutuhan kesehatan mereka.

"Peningkatan kapasitas tempat tidur rumah sakit dan kapasitas pengujian juga sangat dibutuhkan. Sabah hanya memiliki sembilan rumah sakit umum, dan akses ke perawatan kesehatan umum untuk banyak warga Sabah yang terkena dampak juga dapat menjadi tantangan karena luas tanah mereka, lokasi terpencil dan medan yang tak kenal ampun," katanya.

Pihaknya juga sangat mengimbau semua pemimpin, terlepas dari afiliasi politik dan seluruh bangsa untuk bersatu demi Sabah dan melakukan yang terbaik.

Pada hari yang sama Koordinator Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia (GBMB) Mustafa Bin Mansor bersama Biro Internasional Dr Maimunah menyerahkan memorandum ke Istana Negara di Kuala Lumpur.

Mereka meminta Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah melantik perdana menteri yang memiliki mayoritas dukungan di parlemen.