Pilkada Madina digelar 9 Desember, anggota PPK dan PPS kembali diaktifkan

Madina (ANTARA) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 dipastikan akan berlangsung pada tanggal 9 Desember.

Hal itu sesuai Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

Baca juga: PMII Madina bersama SMGP bagikan masker gratis

Baca juga: Pasien PDP asal Madina yang dirujuk ke Medan dinyatakan negatif

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Fadillah Syarif SH, Rabu (17/06) mengatakan, penyelengaraan Pilkada serentak tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 9 Desember  setelah dikeluarkannya PKPU nomor 5 tahun 2020.

"Jadwal pemilihan pemungutan suara sudah final yaitu tanggal 9 Desember tahun 2020," kata Syarif di ruang kerjanya.

Berdasarkan PKPU tersebut, KPU Madina telah mengeluarkan surat keputusan nomor 730/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-kab/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Madina tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPK se Kabupaten Madina untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Kemudian, KPU Madina juga mengeluarkan keputusan nomor 734/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-kab/VI/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPS se Kabupaten Madina.

"Dengan begitu semua anggota PPK di 23 Kecamatan dan PPS di 404 Desa Kelurahan se Kabupaten Madina diaktifkan kembali, mereka aktif bekerja terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021," jelas Syarif.

Untuk diketahui, KPU Madina di bulan Maret yang lalu menonaktifkan anggota PPK di 23 Kecamatan yang berjumlah 115 orang dan PPS berjumlah 1.212  dikarenakan pandemi virus Corona.

Keputusan penonaktifan PPK dan PPS tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU RI bernomor 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.