10 relawan ACT Sumut dikirim ke Riau bantu tangani karhutla

Medan (ANTARA) - Sebanyak 10 relawan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Sumatera Utara dikirimkan untuk mengatasi darurat asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau yang semakin parah dan berdampak cukup besar terhadap masyarakat.

Kepala Cabang ACT Sumatera Utara, Fadhli Septavianra di Medan, Senin mengatakan, relawan yang diberangkatkan itu, tidak hanya mengatasi asap, melainkan juga membantu masyarakat yang mengalami sakit akibat pengaruh kabut asap yang cukup tebal.

Selain itu, menurut dia, juga membantu dapur umum di Posko-Posko yang disediakan di Provinsi Riau dan tugas kemanusiaan, serta sosial lainnya bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.

"Jadi, relawan ACT asal Sumatera Utara bertugas selama 14 hari di Riau," ujar Fadhli.

Ia mengatakan, relawan yang dikirimkan ke Riau, bisa saja mereka dikerahkan nantinya untuk mengatasi kabut asap di Dumai, Palalawan, Duri, atau di Provinsi Jambi.Hal itu, tergantung dari situasi dan kondisi daerah yang memerlukan jasa relawan tersebut.

Ada enam daerah di Indonesia yang mengalami kebakaran hutan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Keenam daerah tersebut, dan ACT telah menerjunkan 600 orang relawan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan sosial.

Relawan yang dikirimkan itu, adalah warga sipil dan sudah mempunyai keahlian, serta dibekali pendidikan SAR dan masalah bencana," ucap dia.

Fadhli menyebutkan, 10 relawan yang dikirimkan ke Riau, yakni Muhammad Farhan Helmi, Muhammad Zulham, Aulia Siddiq Pasaribu, Ahmad Maulana Dickjaya, Ramayana Saragih, M.Ali Azhari, Dachrul Sani, Darwis Tambunan, Agus Salim Sitorus, dan Husni.

Hingga 20 September 2019, seluas 328.722 hektare lahan terbakar di seluruh Indonesia, yang terjadi di enam daerah (Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel), 81 kota/kabupaten, 1.006 kecamatan, 12.369 desa, dan 4.288 titik panas.

"Dampak dari Karhutla berupa kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, gangguan kesehatan seperti ISPA, serta terganggunya proses belajar mengajar," katanya.