Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai bahwa upaya menekan defisit neraca perdagangan melalui swasembada pangan dan energi yang dijanjikan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno merupakan kebijakan populis.
"Kalau swasembada itu ide usang, ide populis. Kalaupun ingin mengejar ya bukan masalah swasembada, yang penting pasokan terjaga dan petani sejahtera," kata Andry dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Andry memaparkan, upaya swasembada pangan untuk komoditas strategis, seperti padi, jagung dan kedelai masih sulit terpenuhi. Mengingat, Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.
Selain itu, kebutuhan kedelai nasional saat ini masih bergantung pada impor dari Amerika Serikat.
"Menurut saya yang bisa swasembada itu hanya jagung. Itupun masih banyak kebutuhan untuk industri di dalam negeri yang belum terpenuhi," ujarnya.
Sementara itu, untuk swasembada energi, lanjutnya, yang masih memungkinkan untuk swasembada yakni energi tidak terbarukan, di antaranya thermal, panas bumi, dan angin, meskipun sarana infrastrukturnya di dalam negeri masih belum terpenuhi.
"Yang susah itu minyak ya, karena saat ini kita menjadi importir. Blok minyak yang kita kuasai itu kebanyakan sumur tua, yang mengalami penurunan produksi. Itu sangat sulit untuk swasembada," ungkapnya.
Diketahui, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan menjanjikan swasembada dalam bidang pangan dan energi untuk menekan tingginya defisit neraca perdagangan.
Sandiaga dalam debat capres terakhir di Jakarta, Sabtu, mengatakan upaya ini harus dilakukan karena kebijakan impor yang dilakukan tidak membuat harga kebutuhan pokok menjadi stabil dan terjangkau.
Upaya mendorong swasembada pangan, kata dia, adalah dengan memperlancar pemberian pupuk dan bibit bagi petani, memberikan obat-obatan murah dan menghentikan impor saat panen raya.
