Rantauprapat, 17/10 (Antarasumut) - DPRD Labuhanbatu mengelar rapat paripurna istimewa dalam memperingati hari jadi pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu ke-72 pada sidang tahunan 2017, Selasa.
Rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Dahlan Bukhori itu berakhir pukul 10.10 WIB berlangsung tertib dan aman. Para unsur pimpinan daerah diikuti anggota legislatif dan SKPD yang hadir mengenakan pakaian adat Nusantara.
Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori dalam kesempatan itu mengatakan momentum kegiatan seremonial ini merupakan agenda rapat paripurna dewan yang menarik karena mengenakan pakaian adat dan perlu dilestarikan.
Dia mengusulkan pakaian adat yang dipakai anggota dewan untuk hari jadi Pemkab Labuhanbatu tahun 2018 sudah tersedia. "Memakai pakaian Nusantara pada sangat bagus. Namun, kalau bisa biaya jangan cari sendiri," ujar Dahlan Bukhori di sambut riuh gembira anggota legislatif dan SKPD yang hadir di gedung dewan.
Terkait hal ini, Pelaksana tugas (Plt) Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Mufli setuju dengan usulan tersebut. Dia berjanji akan membahasnya dan mengalokasikan biaya pakaian adat dalam APBD 2018. "Ya kita setuju biaya pakaian adat Nusantara ditanggung APBD," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah mendukung budaya daerah seperti keragaman etnis Nusantara sebagai kearifan lokal yang harus di lestarikan.
Selain itu para anggota dewan, SKPD dan Uspida Labuhanbatu tidak lagi terbebani apabila ada kegiatan yang mengenakan pakaian adat daerah.
"Saya rasa bisa diusulkan wacana itu, sebagai muatan lokal tanpa meninggalkan adat yang lain dan anggota dewan dan skpd tidak perlu lagi menyewa pakaian adat," katanya.
Sementara, Wakil Bupati Labuhanbatu, periode (2005-2010) Sudarwanto, mengapresiasi gagasan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Labuhanbatu. Namun, dia mengkritisi pengangaran biaya pakaian adat Nusantara yang di bebankan dalam APBD. "Menurut saya biaya pakaian adat ditanggung negata bukan hal yang lumrah," katanya.
Dia menjelaskan, perekonomian kita saat ini sedang sulit, kondisi kehidupan masyarakat semakin menurun. Menurutnya, fasilitas untuk pejabat itu tidak perlu disaat kesejahteraan didaerah sedang terpuruk.
Dia menilai, lebih baik alokasi dana tersebut untuk peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan. "Tidak perlu fasilitas tunjangan untuk pejabat itu, karena mereka sudah mapan, lebih baik dibelikan untuk baju seragam anak-anak kita, seperti pelajar swasta dan MTS, mereka lebih layak," ujar Sudarwanto.
