Ekspor Produk UMKM Dari Bitung Mulai Mei

Medan, 21/4 (Antara)- Ekspor perdana produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM antara lain berupa kelapa melalui Pelabuhan Internasional Bitung, Sulawesi Utara, dijadwalkan 12 Mei 2016.

"Setelah Tim Agregator dan Konsolidator Ekspor Produk UMKM terbentuk akhir Maret, akan ada ekspor perdana produk UMKM yakni kelapa melalui Pelabuhan Bitung. Mudah-mudahan tidak ada hambatan," kata Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Agus Andiyani di Medan, Kamis.

Dia mengatakan itu pada acara Sosialisasi Kebijakan Regulasi Ekonomi Untuk Peningkatan Ekspor Wilayah Barat yang digelar Kementerian Perekonomian.

Menurut dia, untuk tahap awal, ekspor perdana itu masih terbatas dan dengan mengarahkan kapal yang selama ini mengangkut barang ekspor dari Tanjung Priok ke Bitung.

Ekspor kelapa dan barang lainnya akan dibawa antara lain ke Republik Rakyat Tiongkok,

"Setelah dari Bitung, pengapalan ekspor produk UMKM dari daerah lain juga akan dilakukan," kata Agus.



Tim yang merupakan sinergi antarBUMN yakni BGR, PT Pos Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Mega Aeltra (Persero) dan PT Sarinah itu menetapkan kelapa untuk tahap awal dengan mengacu pada potensi yang besar termasuk adanya 1.200 produk turunan yang bisa diolah dari kelapa itu.



Sementara yang sudah diolah di Indonesia masih sebanyak 200an produk.



"Setelah kelapa, rencananya bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah yang distribusinya akan dibenahi dan siap di ekspor tim kalau saat panen besar," katanya.



Dia menegaskan, untuk fungsi perdagangan antardaerah sudah dikendalikan oleh BUMN sektor perdagangan.



Dia memberi contoh, untuk perdagangan kelapa, PT Sarinah menjadi penangungjawab untuk mencari "trader"-nya.



"Tim serius meningkatkan ekspor UMKM. Untuk peningkatan pemasaran misalnya sudah diluncurkan e-commerce untuk produk UMKM," katanya.



Deputi Menko Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, pemerintah terus berupaya menurunkan biaya logistik dengan mengintegrasikan desa dengan kota dan lainnya.



Dia mengatakan, pembangun konektivitas desa-kota tidak hanya semata mengumpulkan produk dari pedesaan untuk kemudian di ekspor oleh tim konsolidator dari BUMN.



Namun juga meningkatkan integrasi transportasi dan termasuk pembiayaan untuk mendorong kemajuan usaha di desa.



"Pemerintah ingin semua provinsi bisa melakukan ekspor produk UMKM-nya secara langsung melalui pelabuhan dan langsung ke negara tujuan agar biaya logistiknya tidak tinggi," katanya.



Edy menyebutkan, berdasarkan "logistic performance indeks" yang dirilis Bank Dunia tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat kedua terbawah di antara lima negara ASEAN yakni setelah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.



"Perfomance itu harus diubah." katanya.



Selain untuk ekspor, kata dia, juga sedang dibangun sistem, bagaimana agar distribusi dari desa ke kota dan sebaliknya tidak terhambat untuk menjaga harga jual.