Pematangsiantar, Sumut, 2/7 (Antara) - Sedikitnya enam disabel atau penderita cacat tubuh dan ratusan masyarakat kurang mampu di Kota Pematangsiantar mengadukan program bantuan rakyat miskin yang tidak tepat sasaran ke DPRD setempat, Kamis.
Massa yang bergabung dalam Forum Orang Miskin (Formikom) itu mengaku tidak mendapatkan pemberian raskin, BLSM, PSKS, BSM, BPJS, PKH, PBI, rumah bedah, dan PMKS.
Menurut Koordinator Formikom Lipen Simanjuntak, permasalahan itu diakibatkan ketidakakuratan dan tidak adanya transparansi BPS dalam melakukan pendataan penduduk.
Lipen mencontohkan, pekerja kupas kemiri dan bawang tidak mendapatkan bantuan orang miskin, sedangkan pengusaha yang menjalankan dua bidang usaha itu justru menerima bantuan.
Formikom mendesak Pemkot Pematangsiantar untuk mengalihkan dana BLSM dan PSKS tahun 2014 sejumlah Rp650 juta yang mengendap di kantor pos setempat kepada warga yang belum menerima bantuan.
Mereka juga mempertanyakan program BPJS kesehatan bagi 2.000 warga melalui Jamkesda APBD tahun 2015 yang belum terealisasi sampai kini.
Horena Deborah Sipahutar (50), salah seorang penderita lumpuh total berharap pemkot dan anggota DPRD setempat berpihak kepada rakyat miskin dengan mengabulkan tuntutan mereka.
"Bapak dan ibu (anggota DPRD) kan wakil kami, jadi bantulah," ujar warga Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Sitalasari yang terbaring dalam angkutan transportasi massa.
Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar Zainal Sinaga mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap tuntutan Formikom.
"Kita tidak bisa mengambil sikap, harus melalui prosedur," kata Zainal menenangkan massa yang minta permasalahan diselesaikan secepatnya. ***4***
(T.KR-WRS/B/I. Arfa/I. Arfa) 02
Pewarta: Waristo:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
