Dairi, 13/5 (Antarasumut) - DPRD Kabupatn Dairi dalam sidang paripurna menerima laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kabupaten Dairi tahun anggaran 2014, di gedung dewan setempat, Rabu.
Enam fraksi menyatakan menerima disertai sejumlah saran. Demikian halnya penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemilihan kepala desa serentak, mulus tanpa pertentangan. Perbedaan pendapat terjadi pada pengambilan keputusan tentang revisi Peraturan Daerah (Perda) pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Fraksi Partai
Gerindra menyatakan menolak, sementara Fraksi Hanura meminta dilakukan evaluasi menyeluruh. Fraksi Golkar, PAN, PDIP dan Nasdem satu suara menerima.
Sekretaris tim pansus LKPj, Edward Munthe menyampaikan sejumlah rekomendasi diantaranya pengawasan galian C di Kecamatan Tanah Pinem. Menurutnya, operasional pabrik dolomit tanpa ijin membuat banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang dan jalan juga rusak parah.
Edward juga meminta penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB) diharap benar-benar selektif. Ia melihat, ada bangunan mengganggu lingkungan di antaranya pendirian gedung milik swasta atau perorangan menuju HKBP Panji Bako Kecamatan Sitinjo.
Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro mengapresiasi penetapan tiga ranperda tersebut. Namun, ia meminta agar dewan mengoptimalkan fungsi. Sebab, katanya, kurang etis bila fraksi tertentu justru abstain
“Kalau soal kinerja PD Pasar, jangankan dewan, saya sangat kecewa. Tetapi, mau dibilang apa. Pada seleksi terdahulu, hanya ada dua pelamar calon direktur utama. Tak ada rotan akar pun jadi,” tandasnya.
