Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut Fadly Nurzal di Medan, Senin, mengatakan pihaknya terus menggunakan berbagai cara yang positif untuk mencapai islah tersebut.
Sebagai kader partai politik yang berasaskan Islam, pihaknya selalu terpanggil untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan cara yang baik.
Karena itu, seluruh kader dan pengurus PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy selaku ketua umum dari proses muktamar yang diselenggarakan di Surabaya terus berupaya merealisasikan niat luhur tersebut.
Selain terus berupaya menjalin komunikasi dengan kubu Suryadharma Ali dan Djan Faridz, pihaknya juga meminta bantuan kepada para senior PPP untuk menyatukan seluruh kader.
Bahkan, Romahurmuziy selaku ketua umum menawarkan posisi yang sangat strategis yakni sekretaris jenderal (sekjen) untuk pihak Suryadharma Ali dan Djan Faridz dalam kepengurusan yang dipimpinnya.
"Kita menggunakan berbagai cara untuk menyatukan seluruh kader PPP. Bahkan Romahurmuziy membuka peluang agar jabatan sekjen berasal dari pihak lain (Suryadharma Ali dan Djan Faridz)," katanya didampingi Yulizar Parlagutan Lubis (sekretaris) .
Kader yang kini menjabat Ketua DPP PPP Bidang Pemenangan di Pulau Sumatera itu mengisyaratkan bahwa upaya hukum banding atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Suryadharma Ali bukan menghambat upaya islah tersebut.
Upaya banding tersebut hanya disebabkan keinginan pihaknya untuk mengetahui secara pasti alasan hukum sehingga dikalahkan majelis hakim PTUN Jakarta meski telah mengajukan seluruh bukti dan dokumen yang memperkuat keabsahan muktamar di Surabaya.
"Secara formal kita tempuh lewat pengadilan, secara informal lewat lobi. Namun sampai sekarang masih belum ketemu," katanya.
Fadly Nurzal menegaskan bahwa upaya untuk mencapai islah tersebut karena adanya keinginan kuat untuk mempersatukan seluruh kader dan mengokohkan kekuatan parpol dengan lambang Kakbah itu.
Karena itu, pihaknya menganggap wajar jika Suryadharma Ali selaku mantan Ketua Umum PPP mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas muktamar yang diselenggarakan di Surabaya tersebut.
"Kalau pak Suryadharma Ali keberatan dengan langkah yang diambil, itu wajar. Namun ini bukan persoalan orang per orang, tetapi terkait mana yang 'on the track' dan mana yang tidak," katanya. ***2***
(T.I023/B/I. Sulistyo/I. Sulistyo)
Pewarta: Irwan Arfa:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
