DAS Asahan- Toba Hadapi Dua Masalah

Parapat, Simalungun, 19/9 (Antara) - Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS Asahan, Rukma Dayadi menyebutkan ada dua permasalahan mendasar yang dihadapi DAS Asahan-Toba yang melintas antara kedua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara itu.

"Degradasi lingkungan merupakan hal pertama, akibat perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan kaidah dan potensi dampak yang menimbulkan persoalan sosial lebih kompleks," kata Rukma di Parapat, Kamis.

Hal kedua, menurut dia adalah ketidakpedulian (ego sektoral) masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang mencari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa melihat potensi kerusakan lingkungan yang dilintasi DAS Asahan-Toba.

Jika digali lebih dalam, kata dia, isu strategis yang menyebabkan kompleksitas permasalahan DAS di kedua Kabupaten tersebut, antara lain akibat kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang, sesuai peruntukan dan daya dukung serta daya tampung kawasan.

Selain itu, tidak adanya penumbuhan kembali kesadaran dan modal sosial masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya lahan berbasis kearifan local.

Pengembangan sumber ekonomi yang tidak berbasis lahan dan kawasan lindung, tetapi pemanfaatan lahan secara konversi dengan tidak adanya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat.

Di samping itu, tidak adanya peningkatan kualitas lahan melalui kegiatan konversi dan pengelolaan ramah lingkungan serta penguatan peran ataupun pengembangan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung program pemulihan DAS Asahan-Toba.

Sebesar apapun kontribusi riel masyarakat, Pemerintah, khususnya dari kalangan dunia usaha, pasti berdampak posistip dan significan terhadap kemajuan dan perkembangan bagi daerah bersangkutan.

Untuk itu, kata dia, inisiasi skema pembayaran jasa lingkungan di daerah Asahan-Toba perlu disosialisasikan, sebagai salah satu kegiatan yang menunjang terlaksananya pengelolaan DAS terpadu dan berkelanjutan.

Sumber danyanya, didukung anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) serta dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan yang ada di kawasan DAS Asahan-Toba.

"Seluruh elemen masyarakat, private sector maupun pemerintah daerah melalui SKPD perlu diajak untuk berpartisipasi secara aktif, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan kedua daerah tersebut lebih terlihat," katanya.***4***(T.KR-JRD)

Masduki Attamami (T.KR-JRD/B/M. Attamami/M. Attamami) 19-09-2013 07:13:26