19 Usulan Indonesia Diterima SOM III APEC

Medan, 6/7 (Antara) - Ketua Third APEC Senior Officials Meetng (SOM III) and Related Meetings Indonesia, Yuri Octavian Thamrin, menegaskan 19 usulan Indonesia dapat diterima pada pertemuan tingkat pejabat senior itu dan mendapat dukungan dari 20 ekonom APEC lainnya.

"Usulan Indonesia itu disampaikan dalam 68 pertemuan SOM III di Medan, 22 Juni-6 Juli 2013 yang dihadri hampir 3.000 orang dan dinilai suskes. Kita bangga karena selain menyukseskan pertemuan, juga berhasil memimpin rapat, dimana usulan-usulan diterima anggota APEC," katanya di Medan, Sabtu.

Dengan selesianya SOM III di Medan, maka Indonesia segera mengumpulkan konsep-konsep tersebut secara lebih detail untuk diedarkan kepada ekonom APEC.

Hal itu diharapkan bisa diberikan pada bulan Agustus agar dapat dibawa dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Bali bulan Oktober mendatang.

Dia menjelaskan, 19 usulan Indonesia yang diterima para ekonom di antaranya adanya kesepakatan untuk memperkuat atau memberdayakan usaha kecil dan menengah, memberdayakan pengusaha wanita, pemberdayaan petani yang berkaitan dengan ketahanan pangan, penguatan sektor pembiayaan, kesehatan dimana di dalamnya obat tradisional, pendidikan, tanggap darurat, dan konektivitas.

Menurut Yuri yang juga Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), meski ada pernyataan yang menyebutkan APEC belum merakyat, tetapi dewasa ini keputusan-keputusannya semakin menyentuh ke arah kepentingan kebutuhan rakyat dengan konteks pemulihan perekonomian.

Indonesia khususnya dalam SOM III di Medan sudah berhasil menggiring ekonom APEC untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal yang konkrit tentang upaya-upaya meningkatkan perekonomian dengan memerhatikan kondisi UKM, negara berkembang dan belum berkembang.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, mengatakan, liberalisasi di dalam APEC harus jalan terus karena sudah dipastikan dan dirasakan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tetapi anggota APEC juga sudah menyadari bahwa liberalisasi itu harus dilakukan dengan hal-hal atau kebijakan yang bisa menekan kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang dan yang sedang berkembang mengingat di APEC terdiri dari negara yang tingkat perekonomiannya berbeda.

"Bukan hanya mempertimbangkan negara maju, berkembang dan sedang berkembang, tetapi juga antara pengusaha besar, menegah dan kecil," katanya.

Iman kembali menekankan, bahwa pemberdayaan UKM dilakukan untuk mengatasi "adverse impact" atau dampak negatif dari liberalisasi dan integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Pemberdayaan UMKM khususnya dalam suplai (pengadaan) dinilai perlu dilakukan untuk pencapaian pembangunan berkesinambungan di kawasan Asia Pasifik.

Sementara itu Deputi Menko Perekonomian, Rizal Lukman, mengatakan, bahwa Indonesia juga berhasil membawa soal energi yang bukan saja untuk pengadaan secara berkesinambungan, tetapi juga menyangkut upaya menekan emisi karbon.

Indonesia dalam pertemuan itu mengemukan bahwa proyek-proyek terkait hal itu seperti hydropower project dan geotermal sudah ada di Indonesia.

Deputi bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prasetijoo Widjojo Malang Joedo, menyebutkan, salah satu negara di APEC, Indonesia juga harus semakin kuat.

Mengingat salah satu dukungan kuat perekonomian Indonesia adalah dari sektor UMKM dan termasuk pengusaha wanita, maka Indonesia harus semakin memperkuat sektor itu.

Syukurnya usulan dan kebijakan Indonesia itu mendapat dukungan ekonom APEC lainnya dan bahkan beberapa negara lainnya mau bekerja sama dalam pengembangan pemberdayaan desa berbasis produk-produk unggulan.(E016)