APEC Kejar Kesepakatan Publik -Swasta Perangi Kejahatan Kehutanan

Medan, 27/6 (Antara) - Pertemuan ketiga pejabat senior Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Kota Medan mengejar kesepakatan instansi publik dan swasta untuk menjalin kerja sama dalam memerangi kejahatan kehutanan.

Dalam siaran pers di Medan, Kamis, Ketua Tim Ahli Bidang Ilegal Logging dan Asosiasi Perdangan APEC Prof Abdul Rahman mengatakan, perdagangan produk hutan merupakan sumber penting pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Pasifik.

Menurut data organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (United Nations Food and Agriculture Organization), nilai perdagangan hasil hutan di kawasan Asia Pasifik pada 2010 lebih dari 150 miliar dolar AS.

Namun, potensi peningkatan produksi kehutanan tersebut menjadi lemah akibat adanya praktik praktik penebangan dan produksi yang dilakukan secara ilegal.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan kelangsungan dan masa depan hutan, termasuk memastikan kelangsungan aktivitas produsen yang menjalankan bisnisnya secara legal.

Untuk merealisasikan hal itu, dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama unsur pemerintah dan sektor swasta untuk memetakan konsep menuju industri berkelanjutan di bidang kehutanan.

"Menjaga produsen legal di lapangan sangat penting. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah dan sektor swasta untuk melahirkan solusi berbasis pasar," katanya.

Penasehat Perdagangan Hasil Hutan Asia Andrew Ingles mengatakan, kerja sama ekonomi APEC mengejar kohesi lebih besar melalui pertukaran informasi mengenai masalah hukum dan peraturan.

Seluruh peserta pertemuan ketiga pejabat senior APEC Senior Officials Meeting and Related Meetings III (SOM III) berupaya mencari pandangan dari organisasi non-pemerintah untuk mendukung pendekatan tersebut.

Upaya terkoordinasi untuk melarang perdagangan kayu ilegal dan memperluas sistem verifikasi legalitas itu sangat penting guna memastikan bahwa produk ilegal ditolak dan tidak dikirim ke yang lain.

Standar legalitas dan sistem verifikasi itu akan diluncurkan di seluruh wilayah Asia Pasifik, juga akan ada kebutuhan untuk peningkatan kapasitas perdagangan pemantauan, menegakkan hukum nasional dan memfasilitasi kerjasama regional untuk memerangi kejahatan hutan.

"Kita telah melihat langkah APEC ke arah peningkatan kerja sama regional untuk memerangi kejahatan hutan," katanya. ***1***
(T.I023/B/Z. Abdullah/Z. Abdullah)