Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyimak arahan
Ketua Steering Committee (SC) Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen (Dukum) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.
"Pentingnya dukungan manajemen dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat terlepas sifatnya yang administratif dan fasilitatif," ujar Ketua Steering Committee (SC) Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Ambeg Paramarta dalam keterangan diterima di Medan, Kamis.
Ambeg melanjutkan dukungan Manajemen atau yang lebih sering dengar sebagai fungsi administratif dan fasilitas memang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Tetapi dengan Dukungan Manajemen, unit yang melaksanakan fungsi substantif dapat lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsi mereka.
Bahkan, menurut Ambeg pentingnya kedudukan dukungan manajemen ini membuatnya menjadi aspek utama dalam mensukseskan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dengan melihat Reformasi Birokrasi dengan sudut pandang yang lebih luas, dia merasa layanan publik optimal yang dituju oleh Reformasi Birokrasi dapat tercapai dengan Dukungan Manajemen yang optimal.
"Jika selama ini kita melihat Reformasi Birokrasi dari kacamata pelayanan publik, saat ini kita harus melihat bahwa UPT yang kita tuntut untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat ini perlu Dukungan Manajemen dari Kantor Wilayah untuk bisa melaksanakan pelayanan publik tersebut dengan optimal," ujar Ambeg.
Melihat krusialnya peran Dukungan Manajemen ini, Ambeg mengingatkan kepada Para Pimpinan Tinggi Pratama dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia yang hadir agar dapat memberikan layanan administratif dan fasilitatif yang baik kepada UPT melalui Divisi Administrasi.
"Kantor Wilayah melalui Divisi Administrasi harus bisa memberikan layanan yang baik kepada UPT kita yang telah memberikan layanan dengan baik kepada publik agar layanan publik di wilayah masing-masing bisa terlaksana dengan baik," ujar Ambeg.
Turut hadir secara langsung pada Hotel Grand Mercure Harmoni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Agung Krisna, Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir, dan Kepala Bagian Program dan Humas Hotmonaria Damanik, serta hadir secara virtual Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy Fernando Sianturi, Kepala Divisi Keimigrasian Yan Wely Wiguna, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Ketua Steering Committee (SC) Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen (Dukum) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.
"Pentingnya dukungan manajemen dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat terlepas sifatnya yang administratif dan fasilitatif," ujar Ketua Steering Committee (SC) Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Ambeg Paramarta dalam keterangan diterima di Medan, Kamis.
Ambeg melanjutkan dukungan Manajemen atau yang lebih sering dengar sebagai fungsi administratif dan fasilitas memang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Tetapi dengan Dukungan Manajemen, unit yang melaksanakan fungsi substantif dapat lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsi mereka.
Bahkan, menurut Ambeg pentingnya kedudukan dukungan manajemen ini membuatnya menjadi aspek utama dalam mensukseskan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dengan melihat Reformasi Birokrasi dengan sudut pandang yang lebih luas, dia merasa layanan publik optimal yang dituju oleh Reformasi Birokrasi dapat tercapai dengan Dukungan Manajemen yang optimal.
"Jika selama ini kita melihat Reformasi Birokrasi dari kacamata pelayanan publik, saat ini kita harus melihat bahwa UPT yang kita tuntut untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat ini perlu Dukungan Manajemen dari Kantor Wilayah untuk bisa melaksanakan pelayanan publik tersebut dengan optimal," ujar Ambeg.
Melihat krusialnya peran Dukungan Manajemen ini, Ambeg mengingatkan kepada Para Pimpinan Tinggi Pratama dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia yang hadir agar dapat memberikan layanan administratif dan fasilitatif yang baik kepada UPT melalui Divisi Administrasi.
"Kantor Wilayah melalui Divisi Administrasi harus bisa memberikan layanan yang baik kepada UPT kita yang telah memberikan layanan dengan baik kepada publik agar layanan publik di wilayah masing-masing bisa terlaksana dengan baik," ujar Ambeg.
Turut hadir secara langsung pada Hotel Grand Mercure Harmoni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Agung Krisna, Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir, dan Kepala Bagian Program dan Humas Hotmonaria Damanik, serta hadir secara virtual Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy Fernando Sianturi, Kepala Divisi Keimigrasian Yan Wely Wiguna, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024