Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyatakan, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di wilayahnya perlu menganggarkan pembuatan dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) untuk memperlancar masuknya investasi.
"Kalau pemerintah kabupaten-kota menyiapkan anggaran untuk IPRO berarti mereka memiliki skala prioritas untuk investasi di wilayah mereka," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara (PMPTSP Sumut) Faisal Nasution di Medan, Kamis.
Menurut Faisal, keberadaan IPRO sangat penting dalam investasi karena di dalamnya terdapat penjelasan rinci mengenai proyek investasi termasuk mengenai lokasi, sumber bahan baku, peluang pasar, tenaga kerja, akses, kebijakan, kelayakan finansial dan lain-lain.
Pemerintah kabupaten dan kota, dia melanjutkan, idealnya tidak menggantungkan kebutuhan IPRO kepada APBD Provinsi maupun APBN.
"Kami ingin melihat keseriusan kabupaten dan kota untuk menghadirkan IPRO. Kalau berharap ke Pemprov, saat ini kami sedang fokus memprioritaskan beberapa kegiatan khususnya PON 2024," kata Faisal.
Namun, yang pasti, Faisal memastikan Pemprov Sumut terus mendukung investasi di wilayahnya dengan melaksanakan berbagai aktivitas seperti forum North Sumatra Invest (NSI) yang bekerja sama dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia.
Adapun NSI Investment Challenge 2024 yang diluncurkan pada Februari diikuti 33 kabupaten-kota dan sukses menjaring 20 peluang investasi di 16 kabupaten dan kota.
"Melalui NSI, kami mencari lokasi potensial, melakukan kurasi dan memberikan pendampingan serta pembinaan, termasuk memberikan pemahaman bagaimana membuat IPRO," tutur Faisal.
Pemerintah kabupaten di Sumut bergeliat menawarkan investasi di wilayahnya seperti Pemerintah Kabupaten Toba yang memiliki kawasan agrowisata di Kecamatan Lumban Julu dengan luas sekitar 8,6 hektare.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba memastikan lahan itu "clear and clean" karena memiliki sertifikat hak milik (SHM) Pemerintah Kabupaten Toba. Namun, wilayah tersebut belum memiliki IPRO (Investment Project Ready to Offer) karena terkendala biaya.
"Untuk mendapatkan IPRO, biayanya bisa Rp400 juta-Rp500 juta," tutur Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba Mery Situmorang.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024