Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemantauan secara rutin melalui aplikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi di wilayah ini.
"Langkah-langkah pertama kita terkait penanggulangan bencana ini kita melakukan pemantauan rutin terkait potensi kejadian bencana yaitu hidrometeorologi dengan menggunakan aplikasi, seperti info BMKG signature dan lain-lain," ujar Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut Sofian di Medan, Rabu.
Pihaknya juga akan memberikan peringatan dini, berdasarkan analisa BMKG, kepada kabupaten/kota untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi agar ditindaklanjuti di wilayah masing-masing.
"Kemudian kita memberikan informasi peringatan dini kepada kabupaten/kota di Sumatra Utara, contohnya untuk Tahun 2023 ini kita menyampaikan peringatan dini bencana hidrometeorologi berdasarkan analisa BMKG jadi berdasarkan peringatan dini dari BMKG itu kabupaten/kota akan menindaklanjuti," kata dia.
Berdasarkan analisa kondisi atmosfer di wilayah Sumatera Utara oleh BMKG, hujan pada Bulan Oktober 2023 lebih meningkat jika dibandingkan dengan pada September 2023.
"Terdapat dua wilayah yang berpotensi banjir besar di Bulan Oktober, yakni Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah," katanya.
Selain itu, 14 wilayah berpotensi mengalami tanah longsor, seperti Kabupaten Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbahas, Labuhan Batu, Nias, Karo, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Nias Selatan, dan Nias Utara.
Phaknya akan menggencarkan sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terhadap potensi bencana.
"Kemudian melakukan sosialisasi kepada aparatur-aparatur di daerah kita lakukan pelatihan secara rutin serta kemudian juga kita imbau untuk menetapkan daerah yang rawan-rawan bencana itu di mana-mana saja," katanya.
Ia mengatakan daerah setempat telah membentuk tim reaksi cepat yang terdiri atas beberapa pemangku kepentingan terkait, antara lain untuk memberikan informasi dan pelatihan tanggap bencana.
"Tim reaksi cepat, cepat ini organisasi OPD-OPD tingkat sektor yang di tetapkan oleh kepala daerah, kalau di Sumatra Utara ini ditetapkan oleh Pak Gubernur, pada Tahun 2018 yang lalu kita sudah mempunyai SK-nya melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, TNI/Polri, dan BMKG," kata Sofian.
Dia menyebut 247 peristiwa bencana terjadi di Sumatera Utara selama Januari-Oktober 2023, meliputi 71 tanah longsor, 64 kebakaran hutan dan lahan , 57 angin puting beliung, dan 55 Banjir.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Langkah-langkah pertama kita terkait penanggulangan bencana ini kita melakukan pemantauan rutin terkait potensi kejadian bencana yaitu hidrometeorologi dengan menggunakan aplikasi, seperti info BMKG signature dan lain-lain," ujar Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut Sofian di Medan, Rabu.
Pihaknya juga akan memberikan peringatan dini, berdasarkan analisa BMKG, kepada kabupaten/kota untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi agar ditindaklanjuti di wilayah masing-masing.
"Kemudian kita memberikan informasi peringatan dini kepada kabupaten/kota di Sumatra Utara, contohnya untuk Tahun 2023 ini kita menyampaikan peringatan dini bencana hidrometeorologi berdasarkan analisa BMKG jadi berdasarkan peringatan dini dari BMKG itu kabupaten/kota akan menindaklanjuti," kata dia.
Berdasarkan analisa kondisi atmosfer di wilayah Sumatera Utara oleh BMKG, hujan pada Bulan Oktober 2023 lebih meningkat jika dibandingkan dengan pada September 2023.
"Terdapat dua wilayah yang berpotensi banjir besar di Bulan Oktober, yakni Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah," katanya.
Selain itu, 14 wilayah berpotensi mengalami tanah longsor, seperti Kabupaten Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbahas, Labuhan Batu, Nias, Karo, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Nias Selatan, dan Nias Utara.
Phaknya akan menggencarkan sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat guna memberikan pemahaman terhadap potensi bencana.
"Kemudian melakukan sosialisasi kepada aparatur-aparatur di daerah kita lakukan pelatihan secara rutin serta kemudian juga kita imbau untuk menetapkan daerah yang rawan-rawan bencana itu di mana-mana saja," katanya.
Ia mengatakan daerah setempat telah membentuk tim reaksi cepat yang terdiri atas beberapa pemangku kepentingan terkait, antara lain untuk memberikan informasi dan pelatihan tanggap bencana.
"Tim reaksi cepat, cepat ini organisasi OPD-OPD tingkat sektor yang di tetapkan oleh kepala daerah, kalau di Sumatra Utara ini ditetapkan oleh Pak Gubernur, pada Tahun 2018 yang lalu kita sudah mempunyai SK-nya melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, TNI/Polri, dan BMKG," kata Sofian.
Dia menyebut 247 peristiwa bencana terjadi di Sumatera Utara selama Januari-Oktober 2023, meliputi 71 tanah longsor, 64 kebakaran hutan dan lahan , 57 angin puting beliung, dan 55 Banjir.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023