Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) yang diselenggarakan pada 11 hingga 14 Juli 2023.
Kepala BPBD Provinsi Sumut Tuahta Ramajaya Saragih di Medan, Rabu, mengatakan pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan cara penanganan dengan cepat pascabencana.
"Sehingga terwujud pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan pelatihan ini juga mendorong pemerintah kabupaten/kota melalui BPBD untuk membentuk Tim Jitupasna di daerah masing-masing agar mempercepat peningkatan kemampuan daerah dalam upaya pengkajian rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Sehingga analisis kebutuhan pascabencana dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan," kata dia.
Kepala Pusdiklat BNPB Kheriawan mengatakan pelatihan jitupasna salah satu kesempatan untuk menyinergikan berbagai informasi terkait perkembangan dan upaya yang perlu dilakukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Supaya dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat," ujarnya.
Menurut dia, perhitungan kerusakan, kerugian, serta dampak bencana penting sebagai dasar perumusan kebutuhan untuk pemulihan pascabencana
Ia menuturkan pada pelatihan ini, para peserta tidak hanya belajar dalam perhitungan kerusakan dan kerugian pada sektor pertanian akibat banjir, tetapi juga akan melakukan simulasi jitupasna yang terdiri atas sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor di bencana-bencana lain,
"Seperti tanah longsor, abrasi pantai, rob , gempa, kebakaran hutan dan lahan," tuturnya.
Ketua panitia pelaksana kegiatan yang juga Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumut Zulham Efendi Siregar menyampaikan BPBD Sumut melaksanakan kegiatan Jitupasna Angkatan II diikuti 45 peserta dari 20 BPBD kabupaten/kota se-Sumut.
"Narasumber berasal dari Tim Pengajar Pusdiklat BNPB, Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan BPSDM Sumut," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Kepala BPBD Provinsi Sumut Tuahta Ramajaya Saragih di Medan, Rabu, mengatakan pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan cara penanganan dengan cepat pascabencana.
"Sehingga terwujud pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana,” ujarnya.
Ia menjelaskan pelatihan ini juga mendorong pemerintah kabupaten/kota melalui BPBD untuk membentuk Tim Jitupasna di daerah masing-masing agar mempercepat peningkatan kemampuan daerah dalam upaya pengkajian rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Sehingga analisis kebutuhan pascabencana dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan," kata dia.
Kepala Pusdiklat BNPB Kheriawan mengatakan pelatihan jitupasna salah satu kesempatan untuk menyinergikan berbagai informasi terkait perkembangan dan upaya yang perlu dilakukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Supaya dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat," ujarnya.
Menurut dia, perhitungan kerusakan, kerugian, serta dampak bencana penting sebagai dasar perumusan kebutuhan untuk pemulihan pascabencana
Ia menuturkan pada pelatihan ini, para peserta tidak hanya belajar dalam perhitungan kerusakan dan kerugian pada sektor pertanian akibat banjir, tetapi juga akan melakukan simulasi jitupasna yang terdiri atas sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor di bencana-bencana lain,
"Seperti tanah longsor, abrasi pantai, rob , gempa, kebakaran hutan dan lahan," tuturnya.
Ketua panitia pelaksana kegiatan yang juga Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumut Zulham Efendi Siregar menyampaikan BPBD Sumut melaksanakan kegiatan Jitupasna Angkatan II diikuti 45 peserta dari 20 BPBD kabupaten/kota se-Sumut.
"Narasumber berasal dari Tim Pengajar Pusdiklat BNPB, Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan BPSDM Sumut," ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023