Anggota DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati mengapresiasi Pemkot Medan, Sumatera Utara, yang mewujudkan keinginan masyarakat lewat program cakupan kesehatan semesta (UHC).
"Kita apresiasi program UHC ini, akhirnya terlaksana. Warga mulai esok bisa berobat gratis ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," terang Dhiyaul di Medan, Sumatera Utara, Rabu.
Terhitung 1 Desember 2022, tegas dia, masyarakat Kota Medan bisa berobat secara gratis hanya dengan menggunakan KTP ke seluruh rumah sakit di ibu kota Provinsi Sumatera Utara.
Legislator ini mengaku bahagia karena program UHC yang diusung 2021, lalu diusulkan sejak dirinya duduk pada Komisi II DPRD Kota Medan akhirnya terwujud tahun ini.
Sebab banyaknya aspirasi masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan di Kota Medan, karena tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan terdampak pandemi COVID-19.
"Diberlakukan program UHC mulai 1 Desember, maka tidak ada lagi warga Medan yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan akibat tidak mampu membayar," tegasnya.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Pemkot Medan, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang telah berkolaborasi melakukan pendataan, sehingga memenuhi persyaratan program UHC.
"Kota Medan menyusul delapan kabupaten/kota di Sumut yang lebih dahulu wujudkan UHC, di antaranya Nias Utara, Sibolga dan Pakpak Bharat. Saat ini sudah 95 persen warga terdaftar di JKN-KIS," kata Dhiyaul.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Kita apresiasi program UHC ini, akhirnya terlaksana. Warga mulai esok bisa berobat gratis ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," terang Dhiyaul di Medan, Sumatera Utara, Rabu.
Terhitung 1 Desember 2022, tegas dia, masyarakat Kota Medan bisa berobat secara gratis hanya dengan menggunakan KTP ke seluruh rumah sakit di ibu kota Provinsi Sumatera Utara.
Legislator ini mengaku bahagia karena program UHC yang diusung 2021, lalu diusulkan sejak dirinya duduk pada Komisi II DPRD Kota Medan akhirnya terwujud tahun ini.
Sebab banyaknya aspirasi masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan di Kota Medan, karena tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan terdampak pandemi COVID-19.
"Diberlakukan program UHC mulai 1 Desember, maka tidak ada lagi warga Medan yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan akibat tidak mampu membayar," tegasnya.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Pemkot Medan, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang telah berkolaborasi melakukan pendataan, sehingga memenuhi persyaratan program UHC.
"Kota Medan menyusul delapan kabupaten/kota di Sumut yang lebih dahulu wujudkan UHC, di antaranya Nias Utara, Sibolga dan Pakpak Bharat. Saat ini sudah 95 persen warga terdaftar di JKN-KIS," kata Dhiyaul.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022