Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, mengapresiasi keberhasilan mencapai pendapatan daerah Kota Medan sebesar Rp5,02 triliun lebih atau sekitar 96,43 persen dari target pada 2021.
"Fraksi PKS berharap Pemerintah Kota Medan bisa terus meningkatkan pendapatan Kota Medan, sehingga kegiatan dan program bisa berjalan baik," ujar juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan di Medan, Senin.
Hal itu ditegaskannya dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi dan pengesahan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan 2021 di gedung DPRD Kota Medan.
Namun, lanjut dia, pihaknya masih melihat realisasi belanja daerah Kota Medan di 2021 sebesar Rp4,49 triliun atau sekitar 78,5 persen dari anggaran yang sudah ditetapkan yakni Rp5,73 triliun.
Fraksi PKS menilai masih tingginya angka sisa lebih pembiayaan anggaran pada realisasi APBD Kota Medan tahun anggaran 2021, yaitu sebesar Rp1,24 triliun lebih.
"Pemerintah Kota Medan melalui tim anggaran pemerintah daerah diharapkan lebih baik dan proporsional merencanakan seluruh program OPD dan mengedepankan kegiatan yang menjadi skala prioritas," katanya.
Tim anggaran pemerintah daerah Kota Medan diminta lebih cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran belanja dari kepala-kepala organisasi perangkat daerah Kota Medan.
Fraksi PKS juga menyoroti masih rendahnya realisasi penggunaan anggaran dana kelurahan pada 2021 yang berkisar 65 sampai 70 persen dan terdapat silpa sebesar Rp190 miliar lebih.
Politisi PKS ini meminta seluruh rekomendasi yang telah disepakati dalam rapat badan anggaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan 2021 agar dilaksanakan oleh Pemkot Medan.
"Beberapa rekomendasi BPK harus dilaksanakan Pemkot Medan, yaitu memungut kekurangan pajak daerah, memvalidasi dan memungut potensi pajak reklame, melakukan pengamanan aset dan lain-lain," tutur Syaiful.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Fraksi PKS berharap Pemerintah Kota Medan bisa terus meningkatkan pendapatan Kota Medan, sehingga kegiatan dan program bisa berjalan baik," ujar juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan di Medan, Senin.
Hal itu ditegaskannya dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi dan pengesahan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan 2021 di gedung DPRD Kota Medan.
Namun, lanjut dia, pihaknya masih melihat realisasi belanja daerah Kota Medan di 2021 sebesar Rp4,49 triliun atau sekitar 78,5 persen dari anggaran yang sudah ditetapkan yakni Rp5,73 triliun.
Fraksi PKS menilai masih tingginya angka sisa lebih pembiayaan anggaran pada realisasi APBD Kota Medan tahun anggaran 2021, yaitu sebesar Rp1,24 triliun lebih.
"Pemerintah Kota Medan melalui tim anggaran pemerintah daerah diharapkan lebih baik dan proporsional merencanakan seluruh program OPD dan mengedepankan kegiatan yang menjadi skala prioritas," katanya.
Tim anggaran pemerintah daerah Kota Medan diminta lebih cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran belanja dari kepala-kepala organisasi perangkat daerah Kota Medan.
Fraksi PKS juga menyoroti masih rendahnya realisasi penggunaan anggaran dana kelurahan pada 2021 yang berkisar 65 sampai 70 persen dan terdapat silpa sebesar Rp190 miliar lebih.
Politisi PKS ini meminta seluruh rekomendasi yang telah disepakati dalam rapat badan anggaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan 2021 agar dilaksanakan oleh Pemkot Medan.
"Beberapa rekomendasi BPK harus dilaksanakan Pemkot Medan, yaitu memungut kekurangan pajak daerah, memvalidasi dan memungut potensi pajak reklame, melakukan pengamanan aset dan lain-lain," tutur Syaiful.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022