Pemprov Sumatera Utara mewacanakan melebur PD Aneka Industri Jasa (AIJ) dan PT Perkebunan. Kedua perusahaan itu dimerger menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.
Kabiro Perekenomian Setdaprov Sumut Nasional Sirait, di Medan, Rabu, mengatakan pembentukan BUMD Pangan sudah diwacanakan sejak beberapa waktu lalu.
Akan tetapi pembentukan BUMD baru diakuinya belum bisa dilakukan. Karena itu akan dimanfaatkan BUMD yang ada.
"Tahap sekarang momentum saat ini kita tidak perlu mendirikan BUMD Pangan dari awal, jadi dari yang ada ini. BUMD akan di merger dan kita arahkan transformasi nya itu bisnis BUMD Pangan antara AIJ dan PT Perkebunan," ujarnya.
Naslindo mengatakan keberadaan BUMD Pangan sangat strategis dan penting. Sebab, dapat mengantisipasi krisis pangan yang berpotensi terjadi di masa mendatang.
"Karena itu pemerintah daerah akan mempersiapkan itu salah satunya dengan BUMD Pangan, kita tidak bisa serahkan itu sepenuhnya ke pasar, jadi dengan BUMD pangan kita bisa mengendalikan pasar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kita," ungkapnya.
Merger atau pembentukan BUMD baru, menurut Naslindo bukan perkara mudah. Karena membutuhkan persetujuan dari lembaga legislatif.
"Cuma proses panjang, kita harus menyampaikan ke DPRD. Kita lakukan studi dulu, naskah akademiknya. Nanti ketika DPRD menyetujui. harus kita berikan ke Kemendagri untuk dilakukan fasilitasi terhadap itu," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Kabiro Perekenomian Setdaprov Sumut Nasional Sirait, di Medan, Rabu, mengatakan pembentukan BUMD Pangan sudah diwacanakan sejak beberapa waktu lalu.
Akan tetapi pembentukan BUMD baru diakuinya belum bisa dilakukan. Karena itu akan dimanfaatkan BUMD yang ada.
"Tahap sekarang momentum saat ini kita tidak perlu mendirikan BUMD Pangan dari awal, jadi dari yang ada ini. BUMD akan di merger dan kita arahkan transformasi nya itu bisnis BUMD Pangan antara AIJ dan PT Perkebunan," ujarnya.
Naslindo mengatakan keberadaan BUMD Pangan sangat strategis dan penting. Sebab, dapat mengantisipasi krisis pangan yang berpotensi terjadi di masa mendatang.
"Karena itu pemerintah daerah akan mempersiapkan itu salah satunya dengan BUMD Pangan, kita tidak bisa serahkan itu sepenuhnya ke pasar, jadi dengan BUMD pangan kita bisa mengendalikan pasar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kita," ungkapnya.
Merger atau pembentukan BUMD baru, menurut Naslindo bukan perkara mudah. Karena membutuhkan persetujuan dari lembaga legislatif.
"Cuma proses panjang, kita harus menyampaikan ke DPRD. Kita lakukan studi dulu, naskah akademiknya. Nanti ketika DPRD menyetujui. harus kita berikan ke Kemendagri untuk dilakukan fasilitasi terhadap itu," jelasnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022