Petani yang berasal dari Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun mengeluhkan mahalnya harga pupuk bersubsidi. Akibat harga pupuk yang tidak terjangkau lagi, petani terancam dengan gagal panen dan merugi.
"Kami minta kepada pak Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bisa menyelesaikan permasalahan kami atas pupuk yang mahal ini," pinta Ketua Kelompok Tani Ombudsman, Lipen Simanjuntak saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (1/3).
Baca juga: Pemprov Sumut siap gelontorkan 1,520 juta liter minyak goreng
Dia berharap segera ada solusi atas permasalahan yang mereka sampaikan. Sebab, jika gagal panen petani akan kesulitan memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya.
Jika masalah mereka tidak ditindaklanjuti, Lipen menyebut petani akan melaporkan masalah ini ke Presiden Jokowi. "20 hari setelah aksi ini, tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sumut. Kita akan menggelar aksi ke Istana Negara untuk menjumpai pak Jokowi," katanya.
Lipen menjelaskan untuk pupuk Urea sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 112.500/zak dan pupuk Phonska Rp 115.000/zak. Tapi, dijual kepada penyalur ke petani kedua pupuk itu, dengan harga Rp140.000 hingga Rp 200.000/zak.
"Harga pupuk subsidi yang mahal itu, membuat kami tidak tahu bagaimana lagi mau bertani. Makanya, kami mengeluhkan ini kepada Bapak Edy Rahmayadi," ucap Lipen.
Massa pengunjuk rasa juga merasa bantuan diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar tidak terlalu baik atas bibit pertanian seperti bibit jagung, bibit kacang kedelai.
Selain dihadapkan dengan harga pupuk mahal. Massa unjuk rasa didominasi kaum emak-emak itu, juga mengeluhkan soal ada mafia tanah yang ingin merebut tanah mereka yang dijadikan lahan pertanian.
Dengan itu, Lipen juga meminta perhatian dari Gubernur Sumut. Karena, massa sudah menyampaikan keluhannya ke Pemkot Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar. Namun, tidak mendapatkan respon dan penyelesaian.
"Kami kesini, karena kami ke Pemkot Pematangsiantar dan ke Polres Pematangsiantar tidak direspon. Mau kemana lagi kami akan mengaduh," ucap Lipen.
Para pendemo diterima dari perwakilan Pemprov Sumut, S.Samosir. Ia mengatakan apa mejadi tuntutan dan keluhan petani akan disampaikan kepada Gubernur Sumut.
"Saya perwakilan Pemprov Sumut, akan kita sampaikan kepada bapak gubernur dan berkordinasi dengan pihak terkait. Masalah tanah, akan berkordinasi dengan BPN. Untuk bersubsidi itu, akan juga berkordinasi," jelas S.Samosir.
Setelah itu, massa membubarkan diri dari Kantor Gubernur Sumut dan beranjak ke Gedung DPRD Sumut untuk menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Kami minta kepada pak Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bisa menyelesaikan permasalahan kami atas pupuk yang mahal ini," pinta Ketua Kelompok Tani Ombudsman, Lipen Simanjuntak saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (1/3).
Baca juga: Pemprov Sumut siap gelontorkan 1,520 juta liter minyak goreng
Dia berharap segera ada solusi atas permasalahan yang mereka sampaikan. Sebab, jika gagal panen petani akan kesulitan memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya.
Jika masalah mereka tidak ditindaklanjuti, Lipen menyebut petani akan melaporkan masalah ini ke Presiden Jokowi. "20 hari setelah aksi ini, tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sumut. Kita akan menggelar aksi ke Istana Negara untuk menjumpai pak Jokowi," katanya.
Lipen menjelaskan untuk pupuk Urea sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 112.500/zak dan pupuk Phonska Rp 115.000/zak. Tapi, dijual kepada penyalur ke petani kedua pupuk itu, dengan harga Rp140.000 hingga Rp 200.000/zak.
"Harga pupuk subsidi yang mahal itu, membuat kami tidak tahu bagaimana lagi mau bertani. Makanya, kami mengeluhkan ini kepada Bapak Edy Rahmayadi," ucap Lipen.
Massa pengunjuk rasa juga merasa bantuan diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar tidak terlalu baik atas bibit pertanian seperti bibit jagung, bibit kacang kedelai.
Selain dihadapkan dengan harga pupuk mahal. Massa unjuk rasa didominasi kaum emak-emak itu, juga mengeluhkan soal ada mafia tanah yang ingin merebut tanah mereka yang dijadikan lahan pertanian.
Dengan itu, Lipen juga meminta perhatian dari Gubernur Sumut. Karena, massa sudah menyampaikan keluhannya ke Pemkot Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar. Namun, tidak mendapatkan respon dan penyelesaian.
"Kami kesini, karena kami ke Pemkot Pematangsiantar dan ke Polres Pematangsiantar tidak direspon. Mau kemana lagi kami akan mengaduh," ucap Lipen.
Para pendemo diterima dari perwakilan Pemprov Sumut, S.Samosir. Ia mengatakan apa mejadi tuntutan dan keluhan petani akan disampaikan kepada Gubernur Sumut.
"Saya perwakilan Pemprov Sumut, akan kita sampaikan kepada bapak gubernur dan berkordinasi dengan pihak terkait. Masalah tanah, akan berkordinasi dengan BPN. Untuk bersubsidi itu, akan juga berkordinasi," jelas S.Samosir.
Setelah itu, massa membubarkan diri dari Kantor Gubernur Sumut dan beranjak ke Gedung DPRD Sumut untuk menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022