Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak yang membantu penyelidikan kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin di Desa Raja Tengah, Kabupaten Langkat.
"Kami di sini didukung teman-teman dari Polda Sumut untuk melakukan penyelidikan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis.
Choirul menyebutkan dalam penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM mendapatkan banyak informasi, terutama adanya perbudakan pekerja.
"Jadi kedatangan kami dalam rangka proses penyelidikan terkait adanya laporan yang mengatakan bahwa di rumah Bupati Langkat telah terjadi pelanggaran HAM," ucapnya.
Baca juga: Polda Sumut-Komnas HAM selidiki kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat
Namun, jelas dia, pihaknya belum bisa memutuskan hasil penyelidikan terkait adanya pelanggaran atau tidak."Kami belum bisa memberikan kesimpulan karena Komnas HAM masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi," kata Choirul.
Sebelumnya, Migrant Care menemukan penjara/kerangkeng pribadi di belakang kediaman Bupati Langkat. Terdapat 40 orang pekerja yang ditahan di dalam kerangkeng tersebut.
Menurut temuan Migrant Care, para pekerja diduga tidak mendapatkan perlakuan baik, seperti tidak mendapat makanan layak saji, tidak mendapatkan upah/gaji yang sesuai atau bahkan tidak digaji, perlakuan penganiayaan, dan penyiksaan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menyebutkan Polda Sumatera Utara telah membentuk tim gabungan terdiri atas Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Narkoba, Intelijen, dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendalami informasi terkait dengan temuan ruang tahanan di kediaman Bupati Langkat.
"Setelah ditelusuri bahwa bangunan tersebut dibuat sejak 2012 atas inisiatif bupati, belum terdaftar, dan belum memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/1).
Baca juga: KPK geledah Kantor Bupati Langkat
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Kami di sini didukung teman-teman dari Polda Sumut untuk melakukan penyelidikan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis.
Choirul menyebutkan dalam penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM mendapatkan banyak informasi, terutama adanya perbudakan pekerja.
"Jadi kedatangan kami dalam rangka proses penyelidikan terkait adanya laporan yang mengatakan bahwa di rumah Bupati Langkat telah terjadi pelanggaran HAM," ucapnya.
Baca juga: Polda Sumut-Komnas HAM selidiki kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat
Namun, jelas dia, pihaknya belum bisa memutuskan hasil penyelidikan terkait adanya pelanggaran atau tidak."Kami belum bisa memberikan kesimpulan karena Komnas HAM masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi," kata Choirul.
Sebelumnya, Migrant Care menemukan penjara/kerangkeng pribadi di belakang kediaman Bupati Langkat. Terdapat 40 orang pekerja yang ditahan di dalam kerangkeng tersebut.
Menurut temuan Migrant Care, para pekerja diduga tidak mendapatkan perlakuan baik, seperti tidak mendapat makanan layak saji, tidak mendapatkan upah/gaji yang sesuai atau bahkan tidak digaji, perlakuan penganiayaan, dan penyiksaan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menyebutkan Polda Sumatera Utara telah membentuk tim gabungan terdiri atas Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Narkoba, Intelijen, dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendalami informasi terkait dengan temuan ruang tahanan di kediaman Bupati Langkat.
"Setelah ditelusuri bahwa bangunan tersebut dibuat sejak 2012 atas inisiatif bupati, belum terdaftar, dan belum memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/1).
Baca juga: KPK geledah Kantor Bupati Langkat
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022