Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengeluhkan hambatan pembangunan sejumlah pembangunan bendungan di provinsi itu terkait pembebasan lahan.
"Tolong Pak Sofyan A Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dibantu masalah pembebasan lahan untuk kelancaran pembangunan bendungan di Sumut, "ujarnya di Medan, Selasa.(28/12)
Menurut dia, dari tujuh bendungan yang direncanakan dibangun pemerintah pusat di Sumut, baru satu yang terealisasi yakni Bendungan Lau Simeme di DeliSerdang. Sementara enam proyek bendungan lainnya belum bisa dijalankan karena terkendala pembebasan lahan.
"Begitu sulitnya mengurus tanah di Sumut," ujar Edy Rahmayadi saat Acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Provinsi Sumut, di Medan.
Baca juga: Pembangunan di Sumut terkendala masalah tanah
Edy membandingkan daerah-daerah lain memiliki lebih banyak bendungan dibandingkan Sumut. Jawa Barat misalnya memiliki 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan terbanyak di Jawa Tengah dengan 26 bendungan.
“Bendungan sangat bermanfaat karena bisa mengairi jutaan hektare lahan pertanian, bisa mencegah banjir, menjadi tempat rekreasi dan bisa memenuhi kebutuhan air bersih," katanya.
Edy mengharapkan Menteri Sofyan A Djalil membantu pembebasan lahan untuk proyek bendungan di Sumut. Menurut dia, pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Asahan diharapkan bisa dimulai tahun 2022.
Bendungan di Karo dan Asahan itu akan bisa mengairi banyak lahan pertanian, termasuk untuk mengantisipasi banjir di kedua kabupaten itu.
Menteri Sofyan Djalil menegaskan pihaknya siap membantu apa yang dibutuhkan terkait pembangunan bendungan.
"Siap dibantu apalagi Sumut memiliki potensi yang besar untuk pembangunan waduk," katanya.
“Saya menaruh perhatian besar soal keluhan Gubernur Sumut tentang hambatan pembangunan bendungan akibat pembebasan lahan yang sulit dan kementerian siap membantu," katanya.
Namun dia mengakui, sebelumnya akan melihat anggaran dana untuk pembebasan lahan.
"Jika dananya memadai, akan langsung diproses. Kalau kita sudah negosiasi dengan masyarakat kemudian uangnya nggak ada, justru lebih buruk dampaknya," ujar Sofyan.
Sofyan Djalil menegaskan pembangunan bendungan/waduk menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Tolong Pak Sofyan A Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dibantu masalah pembebasan lahan untuk kelancaran pembangunan bendungan di Sumut, "ujarnya di Medan, Selasa.(28/12)
Menurut dia, dari tujuh bendungan yang direncanakan dibangun pemerintah pusat di Sumut, baru satu yang terealisasi yakni Bendungan Lau Simeme di DeliSerdang. Sementara enam proyek bendungan lainnya belum bisa dijalankan karena terkendala pembebasan lahan.
"Begitu sulitnya mengurus tanah di Sumut," ujar Edy Rahmayadi saat Acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Provinsi Sumut, di Medan.
Baca juga: Pembangunan di Sumut terkendala masalah tanah
Edy membandingkan daerah-daerah lain memiliki lebih banyak bendungan dibandingkan Sumut. Jawa Barat misalnya memiliki 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan terbanyak di Jawa Tengah dengan 26 bendungan.
“Bendungan sangat bermanfaat karena bisa mengairi jutaan hektare lahan pertanian, bisa mencegah banjir, menjadi tempat rekreasi dan bisa memenuhi kebutuhan air bersih," katanya.
Edy mengharapkan Menteri Sofyan A Djalil membantu pembebasan lahan untuk proyek bendungan di Sumut. Menurut dia, pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Asahan diharapkan bisa dimulai tahun 2022.
Bendungan di Karo dan Asahan itu akan bisa mengairi banyak lahan pertanian, termasuk untuk mengantisipasi banjir di kedua kabupaten itu.
Menteri Sofyan Djalil menegaskan pihaknya siap membantu apa yang dibutuhkan terkait pembangunan bendungan.
"Siap dibantu apalagi Sumut memiliki potensi yang besar untuk pembangunan waduk," katanya.
“Saya menaruh perhatian besar soal keluhan Gubernur Sumut tentang hambatan pembangunan bendungan akibat pembebasan lahan yang sulit dan kementerian siap membantu," katanya.
Namun dia mengakui, sebelumnya akan melihat anggaran dana untuk pembebasan lahan.
"Jika dananya memadai, akan langsung diproses. Kalau kita sudah negosiasi dengan masyarakat kemudian uangnya nggak ada, justru lebih buruk dampaknya," ujar Sofyan.
Sofyan Djalil menegaskan pembangunan bendungan/waduk menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021