Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebut persoalan tanah khususnya eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN menjadi salah satu faktor tertundanya pembangunan.
Ia mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2014, seharusnya di Sumut telah terbangun tujuh bendungan. Namun, sampai saat ini baru satu bendungan yang di bangun yakni Lau Simeme.
"Sumut yang paling pelik konflik agrarianya. Perpres 2014 tentang bendungan yang harus dibangun di Sumut dari mulai 2014 yang diharapkan tujuh bendungan, saat ini yang berjalan hanya satu bendungan, bendungan Lau Simeme. Itu berjalan setelah turun dari Krimsus (Polda), kejaksaan mengawal itu semua supaya bisa berjalan," katanya dihadapan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (28/12).
Padahal, menurut Edy, keberadaan bendungan di Sumut sangat penting. Di antaranya dapat mengairi sawah atau lahan pertanian, mengatasi permasalahan banjir, menyelesaikan pesoalan air bersih hingga dapat menjadi tempat rekreasi.
Kondisi berbeda justru terjadi di luar Sumut. Edy membandingkan dengan daerah Jawa Barat yang saat ini terdapat 11 bendungan, Jawa Timur ada 18 bendungan dan Jawa Tengah memiliki 26 bendungan.
"Di Karo, Asahan dan tempat lainnya, ada enam bendungan yang saat ini tidak bisa dilakukan di Sumut. Karena persoalan tanah. Begitu sulit mengurus tanah di Sumut ini," ungkapnya.
Ia berharap pada tahun 2022, Pemprov Sumut sudah bisa mulai mengerjakan pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Kabupaten Asahan.
"Kami berharap 2022 dimulai pengerjaan bendungan, satu di Asahan, satu Tanah Karo. Sehingga bisa mengairi dataran tinggi Tanah Karo. Kalau jadi bendungan bisa mengaliri begitu banyak pertanian di Tanah Karo. Begitu juga di Asahan," sebut Edy.
Menteri Sofyan Djalil menyebutkan, kesulitan Pemprov Sumut membangun bendungan lantaran adanya persoalan tanah, bisa teratasi apabila semua elemen memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ia pun berharap, wacana pembangunan enam bendungan di Sumut bisa segera terealisasi.
"Waduk yang tidak bisa terbangun karena persoalan tanah, sebenarnya kalau kita komit tak ada yg tak bisa. Mudah-mudahan enam waduk bisa terealisasi. Sekaligus bakal jadi warisan untuk anak cucu kita nanti," ujar Sofyan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Ia mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2014, seharusnya di Sumut telah terbangun tujuh bendungan. Namun, sampai saat ini baru satu bendungan yang di bangun yakni Lau Simeme.
"Sumut yang paling pelik konflik agrarianya. Perpres 2014 tentang bendungan yang harus dibangun di Sumut dari mulai 2014 yang diharapkan tujuh bendungan, saat ini yang berjalan hanya satu bendungan, bendungan Lau Simeme. Itu berjalan setelah turun dari Krimsus (Polda), kejaksaan mengawal itu semua supaya bisa berjalan," katanya dihadapan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (28/12).
Padahal, menurut Edy, keberadaan bendungan di Sumut sangat penting. Di antaranya dapat mengairi sawah atau lahan pertanian, mengatasi permasalahan banjir, menyelesaikan pesoalan air bersih hingga dapat menjadi tempat rekreasi.
Kondisi berbeda justru terjadi di luar Sumut. Edy membandingkan dengan daerah Jawa Barat yang saat ini terdapat 11 bendungan, Jawa Timur ada 18 bendungan dan Jawa Tengah memiliki 26 bendungan.
"Di Karo, Asahan dan tempat lainnya, ada enam bendungan yang saat ini tidak bisa dilakukan di Sumut. Karena persoalan tanah. Begitu sulit mengurus tanah di Sumut ini," ungkapnya.
Ia berharap pada tahun 2022, Pemprov Sumut sudah bisa mulai mengerjakan pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Kabupaten Asahan.
"Kami berharap 2022 dimulai pengerjaan bendungan, satu di Asahan, satu Tanah Karo. Sehingga bisa mengairi dataran tinggi Tanah Karo. Kalau jadi bendungan bisa mengaliri begitu banyak pertanian di Tanah Karo. Begitu juga di Asahan," sebut Edy.
Menteri Sofyan Djalil menyebutkan, kesulitan Pemprov Sumut membangun bendungan lantaran adanya persoalan tanah, bisa teratasi apabila semua elemen memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ia pun berharap, wacana pembangunan enam bendungan di Sumut bisa segera terealisasi.
"Waduk yang tidak bisa terbangun karena persoalan tanah, sebenarnya kalau kita komit tak ada yg tak bisa. Mudah-mudahan enam waduk bisa terealisasi. Sekaligus bakal jadi warisan untuk anak cucu kita nanti," ujar Sofyan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021