Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pembangunan yang wajib memperhatikan para penyandang disabilitas.
"Terutama mengenai masalah aksesibilitas akses, misalnya pembangunan jalan yang juga memperhatikan penyandang disabilitas, ada jalan khusus dengan memberikan tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas," kata Mendagri dalam konferensi pers, di Media Center Kominfo Peparnas XVI Papua, Jayapura, Jumat malam, melalui siaran pers Kominfo.
Baca juga: Mimpi Briyan penyandang disabilitas di Deliserdang miliki kursi roda terwujud
Kemudian, ujar Mendagri lagi, pihaknya juga mendorong adanya aksesibilitas yang bagus ke ruang-ruang publik untuk penyandang disabilitas.
Mendagri Tito mengungkapkan, beberapa minggu lalu, Staf Khusus Presiden untuk masalah Disabilitas yakni Angkie Yudistia telah menyampaikan kepada pihaknya mengenai perlunya dorongan dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk memperhatikan dan membuat kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
Kesetaraan Penyandang Disabilitas
Menurut Mendagri, penyandang disabilitas itu bermacam-macam, bukan hanya tunarungu atau tunawicara, tapi ada juga disabilitas karena problem pada bagian tubuh. Ini sebetulnya berbeda-beda dan mereka memiliki juga hal yang sama dan mampu seperti manusia pada umumnya.
Misalnya, kata Menteri Tito, gangguan pada kaki. Hal ini tentunya tidak mempengaruhi bagian tubuh yang lain. Jadi bekerja di bidang teknologi informasi (TI) juga mereka sangat mampu.
Mendagri Tito mengatakan, berkaitan dengan konsep besar untuk memberikan akses dan kesempatan kepada para penyandang disabilitas, untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara ini, kita ingin ada konsep dasar untuk mendorong kesetaraan tersebut.
"Termasuk di antaranya bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). Tapi ini memerlukan komunikasi dan kemudian koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait supaya persyaratan-persyaratannya bisa dipenuhi," ujar Tito.
Hal-hal tersebut, kata Tito, akan terus dilakukan pembahasan dengan lintas kementerian/lembaga (K/L). Ke depan tentu diharapkan ada kesetaraan bagi para penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan yang sama menjadi ASN.
Kemudian, terkait dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas), Mendagri mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur untuk memberikan dukungan anggaran dan mengirim atletnya ke PON maupun Peparnas.
Menyoal soal ketidakhadiran Sulawesi Barat yang tidak mendatangkan atlet Peparnas, Mendagri berjanji akan menanyakan hal itu ke Gubernur Sulbar, untuk memperjelas apakah memang ada hambatan di situ.
"Saya kurang tahu, apakah sudah diberikan atau belum untuk Sulawesi Barat kepada KONI-nya. Karena untuk dua mata kegiatan yaitu PON dan Peparnas, satu lagi adalah untuk pembiayaan tim pengamanan. Aparat keamanan di tiap-tiap provinsi dibiayai juga," kata mantan Kapolri tersebut.
Dia menambahkan, dengan pelaksanaan Peparnas yang sukses, bahkan banyak rekor-rekor baru, ini menjadi bukti dan bisa membuka mata kita semua, termasuk seluruh kepala daerah bahwa saudara-saudara penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan yang nondisabilitas.
"Pada prinsipnya, konsep besarnya adalah memberikan akses kesetaraan kepada para penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang olahraga. Kalau memang ada yang perlu penekanan lagi, kita akan sampaikan surat edaran nanti kepada teman-teman kepala daerah," ujar Mendagri.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo, Kepala BIN Daerah Papua Mayjen TNI Abdul Haris Napoleon, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Nikolaus Kondomo, Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, Ketua Harian PB Peparnas Doren Wakerkwa, dan Ketua National Paralympic Commitee Indonesia (NPCI) Senny Marbun.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Terutama mengenai masalah aksesibilitas akses, misalnya pembangunan jalan yang juga memperhatikan penyandang disabilitas, ada jalan khusus dengan memberikan tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas," kata Mendagri dalam konferensi pers, di Media Center Kominfo Peparnas XVI Papua, Jayapura, Jumat malam, melalui siaran pers Kominfo.
Baca juga: Mimpi Briyan penyandang disabilitas di Deliserdang miliki kursi roda terwujud
Kemudian, ujar Mendagri lagi, pihaknya juga mendorong adanya aksesibilitas yang bagus ke ruang-ruang publik untuk penyandang disabilitas.
Mendagri Tito mengungkapkan, beberapa minggu lalu, Staf Khusus Presiden untuk masalah Disabilitas yakni Angkie Yudistia telah menyampaikan kepada pihaknya mengenai perlunya dorongan dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk memperhatikan dan membuat kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
Kesetaraan Penyandang Disabilitas
Menurut Mendagri, penyandang disabilitas itu bermacam-macam, bukan hanya tunarungu atau tunawicara, tapi ada juga disabilitas karena problem pada bagian tubuh. Ini sebetulnya berbeda-beda dan mereka memiliki juga hal yang sama dan mampu seperti manusia pada umumnya.
Misalnya, kata Menteri Tito, gangguan pada kaki. Hal ini tentunya tidak mempengaruhi bagian tubuh yang lain. Jadi bekerja di bidang teknologi informasi (TI) juga mereka sangat mampu.
Mendagri Tito mengatakan, berkaitan dengan konsep besar untuk memberikan akses dan kesempatan kepada para penyandang disabilitas, untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara ini, kita ingin ada konsep dasar untuk mendorong kesetaraan tersebut.
"Termasuk di antaranya bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). Tapi ini memerlukan komunikasi dan kemudian koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait supaya persyaratan-persyaratannya bisa dipenuhi," ujar Tito.
Hal-hal tersebut, kata Tito, akan terus dilakukan pembahasan dengan lintas kementerian/lembaga (K/L). Ke depan tentu diharapkan ada kesetaraan bagi para penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan yang sama menjadi ASN.
Kemudian, terkait dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas), Mendagri mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur untuk memberikan dukungan anggaran dan mengirim atletnya ke PON maupun Peparnas.
Menyoal soal ketidakhadiran Sulawesi Barat yang tidak mendatangkan atlet Peparnas, Mendagri berjanji akan menanyakan hal itu ke Gubernur Sulbar, untuk memperjelas apakah memang ada hambatan di situ.
"Saya kurang tahu, apakah sudah diberikan atau belum untuk Sulawesi Barat kepada KONI-nya. Karena untuk dua mata kegiatan yaitu PON dan Peparnas, satu lagi adalah untuk pembiayaan tim pengamanan. Aparat keamanan di tiap-tiap provinsi dibiayai juga," kata mantan Kapolri tersebut.
Dia menambahkan, dengan pelaksanaan Peparnas yang sukses, bahkan banyak rekor-rekor baru, ini menjadi bukti dan bisa membuka mata kita semua, termasuk seluruh kepala daerah bahwa saudara-saudara penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan yang nondisabilitas.
"Pada prinsipnya, konsep besarnya adalah memberikan akses kesetaraan kepada para penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang olahraga. Kalau memang ada yang perlu penekanan lagi, kita akan sampaikan surat edaran nanti kepada teman-teman kepala daerah," ujar Mendagri.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo, Kepala BIN Daerah Papua Mayjen TNI Abdul Haris Napoleon, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Nikolaus Kondomo, Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, Ketua Harian PB Peparnas Doren Wakerkwa, dan Ketua National Paralympic Commitee Indonesia (NPCI) Senny Marbun.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021