BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Sibolga menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten/Kota untuk wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 13-14 April 2021 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sibolga.
Demikian disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Bernat Sibarani kepada ANTARA, Minggu (18/4).
Menurutnya, kegiatan forum tersebut rutin diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersama-sama dengan Kejaksaan dengan mengundang beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang penegakan kepatuhan badan usaha terhadap Program JKN-KIS.
“Diharapkan dengan pelaksanaan forum ini para pemangku kepentingan dapat menyelaraskan pemahaman terkait penegakan kepatuhan badan usaha di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Program JKN-KIS,” kata Bernat.
Ada pun kepatuhan yang dimaksud kata Bernat, seperti kepatuhan mendaftarkan seluruh pekerja yang terdaftar di dalam badan usaha, kepatuhan penyampaian data para pekerja dengan lengkap dan benar, serta kepatuhan badan usaha untuk rutin membayarkan iuran JKN-KIS para pekerjanya.
Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Henri Nainggolan dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Lamro Simbolon menyampaikan, dukungan penuh dari Kejaksaan terhadap pelaksanaan Program JKN-KIS di wilayah Kota Sibolga.
“Kami mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan yang difasilitasi oleh BPJS Kesehatan ini. Melalui kegiatan ini kita harapkan tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama, terkait pelaksanaan program BPJS Kesehatan yang mencakup penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah, dan perumusan rencana kerja sama yang strategis. Selain itu juga tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan,” katanya.
Sejalan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Sekretaris Daerah Kota Sibolga M.Yusuf Batubara juga menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Program JKN-KIS di Kota Sibolga. Dikatakannya bahwa Pemerintah Kota Sibolga mendukung penuh BPJS Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan para pemberi kerja terhadap Program JKN-KIS.
“Diharapkan kepada para pemberi kerja agar dapat mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta Program JKN-KIS, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan Pemerintah Daerah Kota Sibolga, apalagi dalam situasi COVID-19 ini banyak terjadi refocusing (peralihan) anggaran daerah,” jelas Sekda.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 13-14 April 2021 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sibolga.
Demikian disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga, Bernat Sibarani kepada ANTARA, Minggu (18/4).
Menurutnya, kegiatan forum tersebut rutin diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersama-sama dengan Kejaksaan dengan mengundang beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang penegakan kepatuhan badan usaha terhadap Program JKN-KIS.
“Diharapkan dengan pelaksanaan forum ini para pemangku kepentingan dapat menyelaraskan pemahaman terkait penegakan kepatuhan badan usaha di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Program JKN-KIS,” kata Bernat.
Ada pun kepatuhan yang dimaksud kata Bernat, seperti kepatuhan mendaftarkan seluruh pekerja yang terdaftar di dalam badan usaha, kepatuhan penyampaian data para pekerja dengan lengkap dan benar, serta kepatuhan badan usaha untuk rutin membayarkan iuran JKN-KIS para pekerjanya.
Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Henri Nainggolan dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Lamro Simbolon menyampaikan, dukungan penuh dari Kejaksaan terhadap pelaksanaan Program JKN-KIS di wilayah Kota Sibolga.
“Kami mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan yang difasilitasi oleh BPJS Kesehatan ini. Melalui kegiatan ini kita harapkan tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama, terkait pelaksanaan program BPJS Kesehatan yang mencakup penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah, dan perumusan rencana kerja sama yang strategis. Selain itu juga tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan,” katanya.
Sejalan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Sekretaris Daerah Kota Sibolga M.Yusuf Batubara juga menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Program JKN-KIS di Kota Sibolga. Dikatakannya bahwa Pemerintah Kota Sibolga mendukung penuh BPJS Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan para pemberi kerja terhadap Program JKN-KIS.
“Diharapkan kepada para pemberi kerja agar dapat mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta Program JKN-KIS, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan Pemerintah Daerah Kota Sibolga, apalagi dalam situasi COVID-19 ini banyak terjadi refocusing (peralihan) anggaran daerah,” jelas Sekda.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021