Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk menepati janjinya kepada para pedagang untuk menunda pembangunan Pasar Nauli, Sibolga, Sumatera Utara.
Penundaan itu sekaitan permintaan para pedagang karena situasi pandemi yang masih melanda Indonesia termasuk Kota Sibolga. Di mana jika pembangunan pasar itu dimulai, maka para pedagang wajib digusur.
Hal itulah yang mendasari Wali Kota Sibolga tidak sampai hati untuk menggusur para pedagang.
Baca juga: Buntut pengusiran PPS, oknum lurah di Sibolga dicopot
Permintaan dari para pedagang itu diperjuangkan Wali Kota sampai kepada kementetian, mengingat anggaran pembangunan pasar tersebut bersumber dari Kementerian Perda gangan.
Di hadapan para pedagang Wali Kota menyampaikan hal itu, Jumat (16/10) tepatnya di lantai III Pasar Nauli, Sibolga.
“Bulan lalu saya sudah sosialisasi di sini terkait pembangunan Pasar Nauli, sekarang saya datang kembali untuk menyampaikan hasil pembicaraan kita terkait harapan pedagang kepada Kementerian Perdagangan. Saya umumkan bahwa penundaan pembangunan pasar sudah disetujui oleh kementerian.” Ungkap Wali Kota.
"Saya tidak sanggup menggusur para pedagang dan berakibat rakyat saya akan kelaparan. Namun saya juga sampaikan, bahwa ke depan nanti, tentu saya tidak punya kuasa lagi untuk mendapatkan anggaran pembangunan ini. Akan tetapi sekedar membantu, mungkin saya bisa, dan akan saya lakukan semaksimal kemampuan saya, jika nanti saya diminta bantu,” ucap Wali Kota dengan mata berkaca-kaca.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori, unsur Polres Sibolga, para Pimpinan OPD, dan para pedagang Pasar Sibolga Nauli.
Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 66,5 miliar untuk pembangunan Pasar Nauli. Dan sesuai rencana proses tender sudah harus dilakukan akhir Juli lalu di Kementerian.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Penundaan itu sekaitan permintaan para pedagang karena situasi pandemi yang masih melanda Indonesia termasuk Kota Sibolga. Di mana jika pembangunan pasar itu dimulai, maka para pedagang wajib digusur.
Hal itulah yang mendasari Wali Kota Sibolga tidak sampai hati untuk menggusur para pedagang.
Baca juga: Buntut pengusiran PPS, oknum lurah di Sibolga dicopot
Permintaan dari para pedagang itu diperjuangkan Wali Kota sampai kepada kementetian, mengingat anggaran pembangunan pasar tersebut bersumber dari Kementerian Perda gangan.
Di hadapan para pedagang Wali Kota menyampaikan hal itu, Jumat (16/10) tepatnya di lantai III Pasar Nauli, Sibolga.
“Bulan lalu saya sudah sosialisasi di sini terkait pembangunan Pasar Nauli, sekarang saya datang kembali untuk menyampaikan hasil pembicaraan kita terkait harapan pedagang kepada Kementerian Perdagangan. Saya umumkan bahwa penundaan pembangunan pasar sudah disetujui oleh kementerian.” Ungkap Wali Kota.
"Saya tidak sanggup menggusur para pedagang dan berakibat rakyat saya akan kelaparan. Namun saya juga sampaikan, bahwa ke depan nanti, tentu saya tidak punya kuasa lagi untuk mendapatkan anggaran pembangunan ini. Akan tetapi sekedar membantu, mungkin saya bisa, dan akan saya lakukan semaksimal kemampuan saya, jika nanti saya diminta bantu,” ucap Wali Kota dengan mata berkaca-kaca.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori, unsur Polres Sibolga, para Pimpinan OPD, dan para pedagang Pasar Sibolga Nauli.
Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 66,5 miliar untuk pembangunan Pasar Nauli. Dan sesuai rencana proses tender sudah harus dilakukan akhir Juli lalu di Kementerian.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020