Wakil Bupati Langkat Syah Afandin mengajak tim terpadu bersinergi dalam penanganan konflik sosial dan harus tanggung jawab guna memelihara kondusifitas.
"Jadi, tidak boleh satu instansi atau satu kelompok menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada yang bukan tufoksinya," kata Syah Afandin, di Stabat, Kamis.
Ia mengatakan, sinergitas tersebut tujuannya untuk menjaga keamanan secara baik dan terstruktur. Karena bila terjadi konflik tentu akan mengganggu keamanan seluruh masyarakat.
Baca juga: BPN Langkat distribudikan 1.000 sertifikat untuk tiga kecamatan
"Rakor ini untuk mengingatkan seluruh pihak terkait, dalam penanganan dan pencegahan konflik sesuai tufoksinya. Sebab, kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatan menjadi pertaruhan dan harga diri, serta untuk menjaga kepercayaan kepada bangsa dan negara," katanya.
Kakan Kesbangpol Faisal Badawi menjelaskan tujuan pelaksanaan rakor ini, untuk meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial terpadu, sesuai tugas, fungsi masing-masing lembaga/instansi.
Baca juga: Polres Langkat gelar apel Patuh Toba 2020
Kemudian dalam hal normal baru pandemi COVID-19 di harapkan tim yang tergabung dalam penanganan konflik sosial, mensosialisasikan kepada masyarakat hidup sehat dan menjaga kebersihan.
Selain itu mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta profosional dalam menangani konflik sosial yang terjadi, mengupayakan pemulihan pasca konflik dengan sebaik-baiknya, menyusun rencana aksi terpadu tahun 2020, karena Langkat berbatasan langsung dengan kota Binjai untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Langkat.
Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga SIK, memaparkan potensi konflik sosial yang terjadi belakangan ini diantaranya penyaluran BLT di Desa Perlis Kecamantan Brandan Barat, pemasangan portal oleh Dishub di Desa Lalang Tanjung Pura.
Namun hal ini bisa teratasi melalui pendekatan secara humanis kepada masyarakat. Langkah yang diambil melalui mekanisme pemerintah daerah dan TNI/ POLRI. Jadi dengan sinergitas ini, meciptakan keamanan dan kondusifitas, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Jadi, tidak boleh satu instansi atau satu kelompok menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada yang bukan tufoksinya," kata Syah Afandin, di Stabat, Kamis.
Ia mengatakan, sinergitas tersebut tujuannya untuk menjaga keamanan secara baik dan terstruktur. Karena bila terjadi konflik tentu akan mengganggu keamanan seluruh masyarakat.
Baca juga: BPN Langkat distribudikan 1.000 sertifikat untuk tiga kecamatan
"Rakor ini untuk mengingatkan seluruh pihak terkait, dalam penanganan dan pencegahan konflik sesuai tufoksinya. Sebab, kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatan menjadi pertaruhan dan harga diri, serta untuk menjaga kepercayaan kepada bangsa dan negara," katanya.
Kakan Kesbangpol Faisal Badawi menjelaskan tujuan pelaksanaan rakor ini, untuk meningkatkan koordinasi penanganan konflik sosial terpadu, sesuai tugas, fungsi masing-masing lembaga/instansi.
Baca juga: Polres Langkat gelar apel Patuh Toba 2020
Kemudian dalam hal normal baru pandemi COVID-19 di harapkan tim yang tergabung dalam penanganan konflik sosial, mensosialisasikan kepada masyarakat hidup sehat dan menjaga kebersihan.
Selain itu mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta profosional dalam menangani konflik sosial yang terjadi, mengupayakan pemulihan pasca konflik dengan sebaik-baiknya, menyusun rencana aksi terpadu tahun 2020, karena Langkat berbatasan langsung dengan kota Binjai untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Langkat.
Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga SIK, memaparkan potensi konflik sosial yang terjadi belakangan ini diantaranya penyaluran BLT di Desa Perlis Kecamantan Brandan Barat, pemasangan portal oleh Dishub di Desa Lalang Tanjung Pura.
Namun hal ini bisa teratasi melalui pendekatan secara humanis kepada masyarakat. Langkah yang diambil melalui mekanisme pemerintah daerah dan TNI/ POLRI. Jadi dengan sinergitas ini, meciptakan keamanan dan kondusifitas, katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020