Polres Mandailing Natal diminta agar meningkatkan pengawasannya terhadap penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dampak COVID-19 di Kabupaten Madina.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mandailing Natal, Alwi Rahman beserta pengurus kepada wartawan, Kamis (18/06).
"Kami melihat peristiwa di Desa Hutapuli bila tidak disikapi dengan bijaksana akan berdampak pada desa lain, untuk itu kami meminta kepada aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran Bansos di Madina," katanya.
Baca juga: Didesak warga, Kades Hutapuli akhirnya mengundurkan diri
Baca juga: Untuk APD, KPU Madina minta tambahan anggaran tiga miliar
Menurut Alwi, konflik dana desa ini amat rawan, apalagi mengenai bantuan sosial. Apabila Kepala Desa maupun aparatnya salah melangkah selain bisa menimbulkan konflik juga akan berhadapan dengan masalah hukum.
"Karena itu kami meminta kepada Kapolres Madina beserta jajaran supaya lebih mengoptimalkan pengawasan proses penyaluran bantuan sosial, jangan sampai masyarakat melakukan aksi-aksi yang menganggu ketentaraan dan kondusifitas di tengah masyarakat," sebut Alwi.
Di sisi lain, Alwi mengimbau kepada semua Kepala Desa maupun aparatnya agar mengedepankan keterbukaan kepada warga dalam pengelolaan dana desa.
Kepala Desa juga diminta harus transparan soal penggunaan dana desa serta tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok.
Di samping itu, Alwi juga berpesan kepada masyarakat apabila ada permasalahan di desa agar diselesaikan dengan jalur musyawarah untuk mufakat.
"Pesan leluhur kita adalah musyawarah untuk mufakat. Itu harus kita terapkan, jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Apalagi mengganggu ketertiban umum, seperti blokade jalan. Kasihan masyarakat kita pengguna jalan yang lain," pesan Alwi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mandailing Natal, Alwi Rahman beserta pengurus kepada wartawan, Kamis (18/06).
"Kami melihat peristiwa di Desa Hutapuli bila tidak disikapi dengan bijaksana akan berdampak pada desa lain, untuk itu kami meminta kepada aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran Bansos di Madina," katanya.
Baca juga: Didesak warga, Kades Hutapuli akhirnya mengundurkan diri
Baca juga: Untuk APD, KPU Madina minta tambahan anggaran tiga miliar
Menurut Alwi, konflik dana desa ini amat rawan, apalagi mengenai bantuan sosial. Apabila Kepala Desa maupun aparatnya salah melangkah selain bisa menimbulkan konflik juga akan berhadapan dengan masalah hukum.
"Karena itu kami meminta kepada Kapolres Madina beserta jajaran supaya lebih mengoptimalkan pengawasan proses penyaluran bantuan sosial, jangan sampai masyarakat melakukan aksi-aksi yang menganggu ketentaraan dan kondusifitas di tengah masyarakat," sebut Alwi.
Di sisi lain, Alwi mengimbau kepada semua Kepala Desa maupun aparatnya agar mengedepankan keterbukaan kepada warga dalam pengelolaan dana desa.
Kepala Desa juga diminta harus transparan soal penggunaan dana desa serta tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok.
Di samping itu, Alwi juga berpesan kepada masyarakat apabila ada permasalahan di desa agar diselesaikan dengan jalur musyawarah untuk mufakat.
"Pesan leluhur kita adalah musyawarah untuk mufakat. Itu harus kita terapkan, jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Apalagi mengganggu ketertiban umum, seperti blokade jalan. Kasihan masyarakat kita pengguna jalan yang lain," pesan Alwi.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020