Maraknya praktik penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau di lepas pantai Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan mendapat tanggapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
"Terimakasih informasi (berita) nya," tulis Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi lewat Whatsapp pasca pemberitaan kepada Antara, Minggu (12/1).
Baca juga: Pukat harimau merajalela di pantai Muara Upu Tapanuli Selatan
DKP sendiri akan segera langsung berkoordinasi dengan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga terkait keluhan masyarakat petani nelayan Muara Upu tersebut.
"Baik, DKP akan melakukan koordinasi dengan PSDKP," kata Mulyadi seraya menyatakan dia sudah menghubungi langsung PSDKP Sibolga sebagai perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di daerah.
Selain sudah mengontak langsung PSDKP Sibolga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara akan segera melayangkan surat resmi kepada PSDKP Sibolga.
Sebelumnya, masyarakat melalui Kepala Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Husnul Amir mengeluhkan merajalelanya kapal-kapal pukat harimau yang beroperasi di lepas laut Tapanuli Selatan.
Bahkan akibat dari pukat harimau tersebut pendapatan nelayan Tapanuli Selatan (Muara Upu) berkurang, dan dampak buruk lainnya pukat harimau dikhawatirkan dapat merusak biota laut itu sendiri seperti terumbu karang dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Terimakasih informasi (berita) nya," tulis Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Mulyadi lewat Whatsapp pasca pemberitaan kepada Antara, Minggu (12/1).
Baca juga: Pukat harimau merajalela di pantai Muara Upu Tapanuli Selatan
DKP sendiri akan segera langsung berkoordinasi dengan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sibolga terkait keluhan masyarakat petani nelayan Muara Upu tersebut.
"Baik, DKP akan melakukan koordinasi dengan PSDKP," kata Mulyadi seraya menyatakan dia sudah menghubungi langsung PSDKP Sibolga sebagai perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di daerah.
Selain sudah mengontak langsung PSDKP Sibolga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara akan segera melayangkan surat resmi kepada PSDKP Sibolga.
Sebelumnya, masyarakat melalui Kepala Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Husnul Amir mengeluhkan merajalelanya kapal-kapal pukat harimau yang beroperasi di lepas laut Tapanuli Selatan.
Bahkan akibat dari pukat harimau tersebut pendapatan nelayan Tapanuli Selatan (Muara Upu) berkurang, dan dampak buruk lainnya pukat harimau dikhawatirkan dapat merusak biota laut itu sendiri seperti terumbu karang dan lainnya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020