Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan bekerjasama dengan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah melakukan sosialisasi tentang peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam menangkal hoaks atau informasi palsu.
Komisioner KPU Kota Medan M. Rinaldi Khair di Medan, Selasa, mengatakan hoaks telah menjadi ancaman penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu dan diprediksi akan kembali muncul jelang Pilkada Kota Medan 23 September 2020 mendatang.
Untuk itu ia mengajak mahasiswa berperan aktif menangkal hoaks sejak di hati dengan cara menumbuhkan budaya malu terhadap rekam jejak digital ketika share informasi yang masih sumir atau diragukan kebenarannya.
Baca juga: KPU Medan aktifkan Help Desk Silon
"Coba sekali-kali di-scrolling, dilihat kembali postingan atau komentar di media sosial beberapa tahun lalu. Saya prediksi umumnya banyak yang malu hati dan tidak menyangka ternyata kita pernah memposting informasi yang absurd atau berkomentar norak di media sosial," katanya.
Untuk itu penting melakukan saring sebelum sharing informasi di media sosial.
Sesuai dengan yang tercantum dalam QS Al-Hujurat (49) bahwa dalam berinteraksi sosial, manusia harus menjauhi prasangka buruk, bertabayun (verifikasi) sebelum menyebarkan informasi, tidak mencela, mengolok-olok, bergunjing serta memberi gelar buruk pada sesama.
KPU Kota Medan berharap mahasiswa mengambil bagian dalam mengkampanyekan gerakan anti hoaks terutama terkait dengan isu Pemilu maupun Pilkada Kota Medan 2020 mendatang.
KPU Kota Medan melalui seluruh akun media sosialnya akan membantu masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi seputar pemilihan yang dianggap diragukan dengan cara mention atau direct message (pesan langsung) di akun resmi KPU Kota Medan.
Baca juga: KPU Medan tetapkan dukungan calon perseorangan 104.954 jiwa
"Hoaks ini bukan hanya menyerang pasangan calon, KPU sebagai penyelenggara justru yang paling sering menjadi sasaran tembak. Bahkan saat Pemilu telah usai, KPU masih menjadi korban ujaran kebencian dan hoaks,” ujar Rinaldi.
Sementara staf pengajar di UMN Alwashliyah Dony Sahputra MSi menyebutkan kerjasama sosialisasi terkait Pemilu dan Pilkada Kota Medan 2020 menjadi bagian penting untuk diketahui dan dipahami oleh mahasiswa.
Karena Pemilu merupakan bagian dari upaya politik yang sah dalam transformasi kekuasaan di iklim demokrasi.
Jika selama ini Pemilu dikesankan membawa dampak negatif, maka perlu telaah kritis terhadap apa yang terjadi sesungguhnya. Kalangan intelektual kampus, dosen dan mahasiswa harus mengambil bagian dalam mengkaji dampak Pemilu dan ancaman Pilkada Serentak 2020 mendatang.
Karena dari kampus sesungguhnya konsep dan gagasan bisa dibangun dengan landasan idealisme, bukan kepentingan kelompok maupun pragmatisme.
"Kita berharap kerjasama antara UMN Alwashliyah bersama KPU Kota Medan terus berlanjut hingga melahirkan konsep dan gagasan terbaik bagi perkembangan kepemiluan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Komisioner KPU Kota Medan M. Rinaldi Khair di Medan, Selasa, mengatakan hoaks telah menjadi ancaman penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu dan diprediksi akan kembali muncul jelang Pilkada Kota Medan 23 September 2020 mendatang.
Untuk itu ia mengajak mahasiswa berperan aktif menangkal hoaks sejak di hati dengan cara menumbuhkan budaya malu terhadap rekam jejak digital ketika share informasi yang masih sumir atau diragukan kebenarannya.
Baca juga: KPU Medan aktifkan Help Desk Silon
"Coba sekali-kali di-scrolling, dilihat kembali postingan atau komentar di media sosial beberapa tahun lalu. Saya prediksi umumnya banyak yang malu hati dan tidak menyangka ternyata kita pernah memposting informasi yang absurd atau berkomentar norak di media sosial," katanya.
Untuk itu penting melakukan saring sebelum sharing informasi di media sosial.
Sesuai dengan yang tercantum dalam QS Al-Hujurat (49) bahwa dalam berinteraksi sosial, manusia harus menjauhi prasangka buruk, bertabayun (verifikasi) sebelum menyebarkan informasi, tidak mencela, mengolok-olok, bergunjing serta memberi gelar buruk pada sesama.
KPU Kota Medan berharap mahasiswa mengambil bagian dalam mengkampanyekan gerakan anti hoaks terutama terkait dengan isu Pemilu maupun Pilkada Kota Medan 2020 mendatang.
KPU Kota Medan melalui seluruh akun media sosialnya akan membantu masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi seputar pemilihan yang dianggap diragukan dengan cara mention atau direct message (pesan langsung) di akun resmi KPU Kota Medan.
Baca juga: KPU Medan tetapkan dukungan calon perseorangan 104.954 jiwa
"Hoaks ini bukan hanya menyerang pasangan calon, KPU sebagai penyelenggara justru yang paling sering menjadi sasaran tembak. Bahkan saat Pemilu telah usai, KPU masih menjadi korban ujaran kebencian dan hoaks,” ujar Rinaldi.
Sementara staf pengajar di UMN Alwashliyah Dony Sahputra MSi menyebutkan kerjasama sosialisasi terkait Pemilu dan Pilkada Kota Medan 2020 menjadi bagian penting untuk diketahui dan dipahami oleh mahasiswa.
Karena Pemilu merupakan bagian dari upaya politik yang sah dalam transformasi kekuasaan di iklim demokrasi.
Jika selama ini Pemilu dikesankan membawa dampak negatif, maka perlu telaah kritis terhadap apa yang terjadi sesungguhnya. Kalangan intelektual kampus, dosen dan mahasiswa harus mengambil bagian dalam mengkaji dampak Pemilu dan ancaman Pilkada Serentak 2020 mendatang.
Karena dari kampus sesungguhnya konsep dan gagasan bisa dibangun dengan landasan idealisme, bukan kepentingan kelompok maupun pragmatisme.
"Kita berharap kerjasama antara UMN Alwashliyah bersama KPU Kota Medan terus berlanjut hingga melahirkan konsep dan gagasan terbaik bagi perkembangan kepemiluan," katanya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019