Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu tampil sebagai keynote speaker sharing session sehingga Pemkab mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah hingga sampai lima kali berturut-turut.
Sharing session atau berbagi strategi oleh Syahrul ini dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tema "peningkatan kualitas LKPD 2019 melalui optimalisasi fungsi pengelola keuangan daerah di era digital".
Acaranya dilangsungkan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (22/10) yang dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Wiwin Istanti, S.E,Ak.M.Law, BPK RI Perwakilan Sumut Drs. Andanu, SE,Ak yang juga tampil sebagai narasumber diacara ini.
Syahrul memaparkan bahwa pada tahun 2010 awal memimpin pemerintahan Opini dari BPK yang diperoleh Tapanuli Selatan sangat memprihatinkan yakni Opini Tidak Wajar (Adverse).
"Namun, berkat kerja keras sejak tahun 2011 hingga 2013 bisa meningkat menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Bahkan sejak tahun 2014 hingga 2018 (lima tahun berturut-turut) sudah memeroleh Opini WTP," katanya.
Langkah yang dilakukan dalam menjalankan APBD dan menyusun LKPD antara lainnya menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
"Untuk berhasilnya upaya dan usaha ini kami (Pemkab) melakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Seperti tahun 2011 mulai dibangun Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah secara bertahap mulai dari Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pelaporan Keuangan namun masih bersifat Offline," sebutnya.
Meningkat di tahun 2015 dibangun secara mandiri Sistem Penatausahaan Keuangan Terintegrasi Daerah (SITARIDA) berbasis WEB mulai dari Penganggaran, Penatausahaan Keuangan (pendapatan, aset, baik aset tetap maupun persediaan sampai dengan Pelaporan) yang saling terintegrasi.
"Begitu juga dengan penerapan Cash Management System (CMS) untuk RKUD. Sedangkan di tahun 2016 hingga tahun 2019 telah update Aplikasi SITARIDA guna pemenuhan amanat peraturan yang dimulai dari SKPKD, SKPD sampai ke Puskesmas untuk pengelolaan JKN dan sekolah-sekolah untuk pengelolaan Dana BOS," bebernya.
Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan Opini WTP atas LKPD lima kali berturut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kepada Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu (kiri) melalui Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kanan) di kegubernuran Sumut (ANTARA/HO)
Pada tahun 2017 diberlakukan TNT (Transaksi Non Tunai) untuk seluruh Transaksi Penerimaan dan Transaksi Belanja diatas Rp250.000, tambah Aplikasi E-Planning untuk perencanaan daerah mulai Musrenbang Desa sampai dengan KUA & PPA.
"Kemudian tahun 2018 dilakukan pengitegrasian E-Planning dengan E-Budgeting. Keseluruhan pemanfaatan teknologi informasi tersebut adalah bagian dari upaya Pemkab untuk menerapkan sistem E-Governance," ujar Bupati dua periode ini dihadapan Bupati/Wali Kota di Sumut.
Lebih lanjut Syahrul menyatakan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, akan tetapi jauh lebih penting sejauh mana setiap pelaksanaan program dan pembangunan bermanfaat bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Poin-poin lain untuk dapat mempertahankan WTP, pertama harus taat aturan yang berlaku, dalam penganggaran (penyusunan APBD) harus melihat kemampuan keuangan daerah secara riel dan taat terhadap penjadwalan, jika ada temuan-temuan baik temuan BPK, BPKP maupun Inspektorat segera ditindak lanjuti dan jangan ditunggu-tunggu," saran Syahrul
Sebelumnya Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI diserahkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas LKPD tahun 2014 hingga 2018 lima kali berturut-turut, Selasa (22/10) termauk Provinsi Sumut, Dairi dan Tapanuli Utara.
Diketahui sebanyak 17 Pemerintah Daerah yang yang menerima penghargaan Opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2018 yaitu Provinsi Sumut, Pemkab Tapsel, Pemkab Dairi, Pemkab Batubara, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Labuhan Batu Selatan, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Samosir, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Toba Samosir, Pemko Binjai, Pemko Gunung Sitoli, Pemko Sibolga, Pemko Tebing Tinggi dan Pemkab Asahan.
Bahkan dalam rapat itu Gubsu Edy Rahmayadi berharap kepada daerah-daerah dapat mempertahankan raihan Opini WTP dan kepada daerah yang belum agar bisa memenuhi bisa mengejar ketertinggalannya agar WTP.
