Pemerintah Kabupaten Nias, Sumatera Utara, akan melakukan pendataan ulang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam upaya memastikan luas lahan pertanian yang ada di daerah itu.
"Pendataan LP2B kita lakukan untuk memastikan luas baku lahan sawah yang sebenarnya ada di Kabupaten Nias," kata Wakil Buoati Nias Arosokhi Waruwu di Nias, Rabu.
Dia mengakui jika seiring pertumbuhan penduduk yang dinamis saat ini, keberadaan lahan pertanian semakin terancam untuk kebutuhan lain seperti perumahan, fasilitas publik, produstri dan sebagainya.
Sehingga perlu dilakukan kegiatan penyiapan data LP2B, dimana juga terjadi perbedaan data luas baku lahan sawah Kabupaten Nias dari berbagai sumber.
Sesuai Rt/Rw Kabupaten Nias, luas baku lahan sawah yang ada di Kabupaten Nias telah ditetapkan seluas 7.119 hektare.
Baca juga: OPD Nias diminta pikirkan cara baru tingkatkan kinerja
Namun pada data Badan Pusat Statistik luas lahan sawah di Kabupaten Nias seluas 7.558 hektare, data ART/BPN 2018 hanya seluas 2.858 hektare, dan dari hasil verifikasi dari Gubernur Sumatera Utara luasnya 7.119,53 hektare.
Perbedaan pengambilan data lapangan tersebut, menurut dia pelaksanaan data LP2B akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Kebijakan tersebut diantaranya adalah saat menyampaikan sarana produksi bagi petani terutama pupuk bersubsidi, benih unggul, alat mesin pertanian, dan infrastruktur dasar pertanian lainnya seperti irigasi.
"Maka menurut saya, LP2B ini sangat penting untuk segera disiapkan dan ditetapkan," katanya.
Baca juga: Kades di Nias mengeluh dana desa tahap I belum cair
Dia juga berharap pertemuan yang digelar telat akan dilakukannya LP2B tersebut menghasilkan data lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Nias yang benar-benar valid.
Dimana data tersebut didasarkan atas identifikasi dan survei lapangan oleh tim, serta dilengkapi dengan data spesial berupa peta sebaran LP2B di Kabupaten Nias.
Sehingga data LP2B Kabupaten Nias dapat disampaikan kepada tim penyampaian data provinsi yang nantinya akan diintegrasikan dengan data LP2B Nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Pendataan LP2B kita lakukan untuk memastikan luas baku lahan sawah yang sebenarnya ada di Kabupaten Nias," kata Wakil Buoati Nias Arosokhi Waruwu di Nias, Rabu.
Dia mengakui jika seiring pertumbuhan penduduk yang dinamis saat ini, keberadaan lahan pertanian semakin terancam untuk kebutuhan lain seperti perumahan, fasilitas publik, produstri dan sebagainya.
Sehingga perlu dilakukan kegiatan penyiapan data LP2B, dimana juga terjadi perbedaan data luas baku lahan sawah Kabupaten Nias dari berbagai sumber.
Sesuai Rt/Rw Kabupaten Nias, luas baku lahan sawah yang ada di Kabupaten Nias telah ditetapkan seluas 7.119 hektare.
Baca juga: OPD Nias diminta pikirkan cara baru tingkatkan kinerja
Namun pada data Badan Pusat Statistik luas lahan sawah di Kabupaten Nias seluas 7.558 hektare, data ART/BPN 2018 hanya seluas 2.858 hektare, dan dari hasil verifikasi dari Gubernur Sumatera Utara luasnya 7.119,53 hektare.
Perbedaan pengambilan data lapangan tersebut, menurut dia pelaksanaan data LP2B akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Kebijakan tersebut diantaranya adalah saat menyampaikan sarana produksi bagi petani terutama pupuk bersubsidi, benih unggul, alat mesin pertanian, dan infrastruktur dasar pertanian lainnya seperti irigasi.
"Maka menurut saya, LP2B ini sangat penting untuk segera disiapkan dan ditetapkan," katanya.
Baca juga: Kades di Nias mengeluh dana desa tahap I belum cair
Dia juga berharap pertemuan yang digelar telat akan dilakukannya LP2B tersebut menghasilkan data lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Nias yang benar-benar valid.
Dimana data tersebut didasarkan atas identifikasi dan survei lapangan oleh tim, serta dilengkapi dengan data spesial berupa peta sebaran LP2B di Kabupaten Nias.
Sehingga data LP2B Kabupaten Nias dapat disampaikan kepada tim penyampaian data provinsi yang nantinya akan diintegrasikan dengan data LP2B Nasional.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019