Jamil Zeb Tumori mendorong Kota Sibolga sebagai kota minapolitan, karena dulunya kota Sibolga jaya dengan hasil ikannya. Dan untuk mengembalikan kejayaan itu, dibutuhkan semangat dan program dengan menjadikan Sibolga sebagai kota Minapolitan.
“Perlu adanya perubahan pola pikir orientasi pembangunan dari daratan ke maritim ('revolusi biru') dengan konsep Minapolitan yang sejalan dengan Arahan Umum Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Pengembangan Kawasan dalam RPJM 2010-2014. Hingga kini, pembangunan di Indonesia masih terfokus pada daratan. Keberadaan kota-kota metropolitan baru, lantas membuat potensi kelautan di Indonesia terkesampingkan. Apabila selama ini ada beberapa wilayah pesisir yang dikembangkan perekonomian masyarakat nelayannya, pun masih jauh dari sejahtera karena alur angkutannya masih dominan lewat daratan. Untuk itu perubahan angkutan ikan dari darat menjadi lewat laut menjadi sulusi utama untuk mendukung kota Minapolitan itu,” kata Jamil kepada ANTARA, Jumat (13/9) di Sibolga.
Menurut Ketua Golkar Sibolga itu, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak alergi dengan masuknya ikan dari luar Kota Sibolga khususnya dari Aceh lewat jalur darat. Tetapi konsep itu sangat merugikan industri perikanan di Kota Sibolga karena yang diuntungkan hanya segelintir pelaku usaha perikanan.
Tetapi kalau arus angkut ikan diubah menjadi dari laut, maka denyut nadi perekonomian masyarakat pasti bergerak.
Untuk itulah Jamil mendorong pemerintah kedua daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, agar bergerak cepat untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah Aceh agar kapal-kapak dari Aceh bisa bersandar dan bongkar di pelabuhan Sibolga dan Tapanuli Tengah.
“Tadi sudah saya diskusikan dengan Wali Kota Sibolga dan mendapat respons yang baik. Kita harapkan kerja sama itu dapat direalisasikan dengan cepat, agar roda ekonomi masyarakat berputar, mengingat fasilitas tangkahan dan PPN ada di Sibolga dan Tapteng. Dengan demikian dipastikan para investor akan berinvestasi dengan mendirikan pabrik pengolahan ikan dan Coldstorage di Sibolga-Tapteng,” kata Jamil.
Pimpinan sementara DPRD Sibolga itu melihat, kawasan Minapolitan merupakan peluang bagi Indonesia khususnya bagi Sibolga untuk membangkitkan ekonomi negara melalui pengembangan wilayah pesisir.
Dari segi perencanaan, perlu diperhatikan bagaimana Minapolitan dapat menjadi salah satu upaya dalam memperbaiki daerah laut/pesisir. Banyak kawasan pesisir yang mengalami pembangunan namun gagal dalam proses pengembangannya.
Untuk itu faktor ekologis, kondisi sosial serta ekonomi merupakan tiga hal penting yang perlu diperhatikan pada wilayah perencanaan.
“Ketiga faktor ekologi, kondisi sosial dan ekonomi sangat mendukung di Sibolga dan Tapteng untuk pengembangan hasil angkutan ikan lewat laut. Saya meminta agar masyarakat jangan salah menilai langkah yang diambil Pemkab Tapteng maupun anggota DPRD Kota Sibolga terkait adanya pembatasan ikan yang masuk dari luar kota khususnya dari Aceh melalui alur darat,” ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
“Perlu adanya perubahan pola pikir orientasi pembangunan dari daratan ke maritim ('revolusi biru') dengan konsep Minapolitan yang sejalan dengan Arahan Umum Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan Pengembangan Kawasan dalam RPJM 2010-2014. Hingga kini, pembangunan di Indonesia masih terfokus pada daratan. Keberadaan kota-kota metropolitan baru, lantas membuat potensi kelautan di Indonesia terkesampingkan. Apabila selama ini ada beberapa wilayah pesisir yang dikembangkan perekonomian masyarakat nelayannya, pun masih jauh dari sejahtera karena alur angkutannya masih dominan lewat daratan. Untuk itu perubahan angkutan ikan dari darat menjadi lewat laut menjadi sulusi utama untuk mendukung kota Minapolitan itu,” kata Jamil kepada ANTARA, Jumat (13/9) di Sibolga.
Menurut Ketua Golkar Sibolga itu, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah tidak alergi dengan masuknya ikan dari luar Kota Sibolga khususnya dari Aceh lewat jalur darat. Tetapi konsep itu sangat merugikan industri perikanan di Kota Sibolga karena yang diuntungkan hanya segelintir pelaku usaha perikanan.
Tetapi kalau arus angkut ikan diubah menjadi dari laut, maka denyut nadi perekonomian masyarakat pasti bergerak.
Untuk itulah Jamil mendorong pemerintah kedua daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, agar bergerak cepat untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah Aceh agar kapal-kapak dari Aceh bisa bersandar dan bongkar di pelabuhan Sibolga dan Tapanuli Tengah.
“Tadi sudah saya diskusikan dengan Wali Kota Sibolga dan mendapat respons yang baik. Kita harapkan kerja sama itu dapat direalisasikan dengan cepat, agar roda ekonomi masyarakat berputar, mengingat fasilitas tangkahan dan PPN ada di Sibolga dan Tapteng. Dengan demikian dipastikan para investor akan berinvestasi dengan mendirikan pabrik pengolahan ikan dan Coldstorage di Sibolga-Tapteng,” kata Jamil.
Pimpinan sementara DPRD Sibolga itu melihat, kawasan Minapolitan merupakan peluang bagi Indonesia khususnya bagi Sibolga untuk membangkitkan ekonomi negara melalui pengembangan wilayah pesisir.
Dari segi perencanaan, perlu diperhatikan bagaimana Minapolitan dapat menjadi salah satu upaya dalam memperbaiki daerah laut/pesisir. Banyak kawasan pesisir yang mengalami pembangunan namun gagal dalam proses pengembangannya.
Untuk itu faktor ekologis, kondisi sosial serta ekonomi merupakan tiga hal penting yang perlu diperhatikan pada wilayah perencanaan.
“Ketiga faktor ekologi, kondisi sosial dan ekonomi sangat mendukung di Sibolga dan Tapteng untuk pengembangan hasil angkutan ikan lewat laut. Saya meminta agar masyarakat jangan salah menilai langkah yang diambil Pemkab Tapteng maupun anggota DPRD Kota Sibolga terkait adanya pembatasan ikan yang masuk dari luar kota khususnya dari Aceh melalui alur darat,” ungkapnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019