Langkat (Antaranews Sumut) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Langkat Sumatera Utara, lakukan aksi unjukrasa meminta Bupati Ngogesa Sitepu mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat.
Hal itu disampaikan Ketua PMII Langkat Gusri Hanafi, di Stabat, Selasa, saat melakukan aksi unjukrasa didepan kantor tersebut yang mendapat pengawalan dari aparat Polres Langkat.
Dalam orasinya puluhan kader PMII Langkat-Binjai itu menyampaikan tentang adanya kekurangan volume pekerjaan sebanyak 27 paket pekerjaan sebesar Rp 7.588.687.081, sebagai problem serius.
Dimana dalam kontrak kerjasama tersebut terindikasi adanya penyelewengan kinerja Dinas PUPR bagian pengawasan, karena disinyalir menyalahgunakan wewenang.
Untuk itu PMII meminta Dinas PUPR Kabupaten Langkat, untuk menjelaskan prihal pengembalian hasil temuan yang terjadi tahun 2017, mempertanyakan tentang pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan proyek tahun 2017.
Selain itu, ujar Gusri meminta Dinas PUPR Langkat untuk menyetor ke kas daerah dana yang belum dikembalikan serta mendesak instansi hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, untuk memeriksa indikasi penyelewengan kinerja PUPR.
"Kami juga meminta agar Bupati Langkat mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat agar kinerja kesepannya saemakin baik, proyek semakin lebih bagus," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Hal itu disampaikan Ketua PMII Langkat Gusri Hanafi, di Stabat, Selasa, saat melakukan aksi unjukrasa didepan kantor tersebut yang mendapat pengawalan dari aparat Polres Langkat.
Dalam orasinya puluhan kader PMII Langkat-Binjai itu menyampaikan tentang adanya kekurangan volume pekerjaan sebanyak 27 paket pekerjaan sebesar Rp 7.588.687.081, sebagai problem serius.
Dimana dalam kontrak kerjasama tersebut terindikasi adanya penyelewengan kinerja Dinas PUPR bagian pengawasan, karena disinyalir menyalahgunakan wewenang.
Untuk itu PMII meminta Dinas PUPR Kabupaten Langkat, untuk menjelaskan prihal pengembalian hasil temuan yang terjadi tahun 2017, mempertanyakan tentang pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan proyek tahun 2017.
Selain itu, ujar Gusri meminta Dinas PUPR Langkat untuk menyetor ke kas daerah dana yang belum dikembalikan serta mendesak instansi hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, untuk memeriksa indikasi penyelewengan kinerja PUPR.
"Kami juga meminta agar Bupati Langkat mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat agar kinerja kesepannya saemakin baik, proyek semakin lebih bagus," ungkapnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019