Lubukpakam, Sumut, 15/3 (Antara) - Pemerintah Kabupaten deliserdang optimisme pilkada serentak pemilihan gubernur Sumatera Utara dan bupati Deliserdang dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Deliserdang Zainuddin Mars saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Deliserdang dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018 di kabupaten itu.
Ia mengatakan, pihaknya sangat berkeyakinan Kabupaten Deliserdang akan mampu menjadi contoh bagi provinsi, kabupaten/kota bahkan nasional dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 ini yang jujur, aman, lancar, nyaman dan damai. "Itu sudah dibuktikan dalam beberapa kali melaksanakan pemilu, baik pilgub, pilbup, pemilihan anggota DPR, DPRD dan pemilihan presiden dan wakil Presiden. Insya Allah dan Alhamdulillah pelaksanaan di Deliserdang berjalan dengan aman, baik dan lancar," katanya.
Baca juga: Deliserdang bertekad jadi percontohan pilkada damai
Lebih lanjut Zainuddin mengatakan, Kabupaten Deliserdang saat ini masih dalam kondisi yang terjaga, kondusif, aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada ada beberapa hal yang telah dilakukan seperti membentuk Desk Pilkada, membentuk tim pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah itu.
"Kerjasama yang telah kita laksanakan dengan FKPD maupun dengan penyelenggara Pilkada baik itu KPU dan Panwaslih sejauh ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita juga mendapat dukungan dari DPRD untuk pengalokasian dana dukungan pelaksanaan Pilkada ini sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia," katanya.
Sementara Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali dalam kesempatan itu mengatakan menyampaikan bahwa Pilkada serentak harus diimbangi dengan kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan Pilkada.
Serta kordinasi terus menerus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pencairan dana pelaksanaan pilkada hingga kordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman keamanan.
"Selain itu komunikasi harus juga dibangun antara pemerintah daerah dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Deliserdang Zainuddin Mars saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Deliserdang dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018 di kabupaten itu.
Ia mengatakan, pihaknya sangat berkeyakinan Kabupaten Deliserdang akan mampu menjadi contoh bagi provinsi, kabupaten/kota bahkan nasional dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 ini yang jujur, aman, lancar, nyaman dan damai. "Itu sudah dibuktikan dalam beberapa kali melaksanakan pemilu, baik pilgub, pilbup, pemilihan anggota DPR, DPRD dan pemilihan presiden dan wakil Presiden. Insya Allah dan Alhamdulillah pelaksanaan di Deliserdang berjalan dengan aman, baik dan lancar," katanya.
Baca juga: Deliserdang bertekad jadi percontohan pilkada damai
Lebih lanjut Zainuddin mengatakan, Kabupaten Deliserdang saat ini masih dalam kondisi yang terjaga, kondusif, aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada ada beberapa hal yang telah dilakukan seperti membentuk Desk Pilkada, membentuk tim pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah itu.
"Kerjasama yang telah kita laksanakan dengan FKPD maupun dengan penyelenggara Pilkada baik itu KPU dan Panwaslih sejauh ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita juga mendapat dukungan dari DPRD untuk pengalokasian dana dukungan pelaksanaan Pilkada ini sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia," katanya.
Sementara Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali dalam kesempatan itu mengatakan menyampaikan bahwa Pilkada serentak harus diimbangi dengan kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan Pilkada.
Serta kordinasi terus menerus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pencairan dana pelaksanaan pilkada hingga kordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman keamanan.
"Selain itu komunikasi harus juga dibangun antara pemerintah daerah dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018