Medan, 20/7 (Antara) - DPRD Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dengan disertai catatan berupa belum maksimalnya kinerja keuangan pemerintah provinsi.
Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD Tahun 2016 itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Kamis,
Keputusan bersama antara DPRD dengan Pemprov Sumut diawali laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran yang dibacakan anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut HM Nezar Djoeli.
Nezar mengatakan, realisasi APBD Sumut tahun 2016 sebesar Rp10,440 triliun lebih, sedangan belanja Rp9,476 triliun, sehingga memunculkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) setelah koreksi sebesar Rp1,167 triliun.
DPRD Sumut menilai catatan kinerja keuangan Pemprov Sumut selama tahun 2016 tersebut belum maksimal, baik dari sisi pendapatan mau pun belanja.
Belum maksimalnya kinerja keuangan Pemprov Sumut itu menyebabkan masih banyak target-target pembangunan pada 2016 tidak terealisasi.
"Dari realisasi pendapatan meningkat lebih 3 persen dari pendapatan 2015, tapi peningkatan signifikan itu dari pendapatan kelompok transfer pusat merupakan konsekuensi logis dari regulasi yang ada dan kebijakan pusat," ujarnya.
Selain itu, sumber pendapatan pajak daerah juga belum mengalami kenaikan yang signifikan, karena hanya naik 1,43 persen.
Badang Anggaran DPRD Sumut menilai hal itu tidak terlepas dari lemahnya kinerja penyusunan proyeksi atau target pendapatan yang kurang berbanding lurus dengan potensi sebenarnya.
Belanja langsung juga mengalami penurunan, khususnya tiga pos berupa belanja modal tanah hanya tercapai 28,07 persen dari target, belanja modal peralatan dan mesin hanya 77,19 persen, dan belanja modal aset tetap lainnya hanya 25,39 persen dari target.
Gubernur Sumut Erry Nuradi memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan DPRD yang akan menjadi masukan dalam penggunaan APBD pada tahun selanjutnya. ***2***
(T.I023/B/K007/K007) 20-07-2017 18:54:05
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) APBD Tahun 2016 itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Kamis,
Keputusan bersama antara DPRD dengan Pemprov Sumut diawali laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran yang dibacakan anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut HM Nezar Djoeli.
Nezar mengatakan, realisasi APBD Sumut tahun 2016 sebesar Rp10,440 triliun lebih, sedangan belanja Rp9,476 triliun, sehingga memunculkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) setelah koreksi sebesar Rp1,167 triliun.
DPRD Sumut menilai catatan kinerja keuangan Pemprov Sumut selama tahun 2016 tersebut belum maksimal, baik dari sisi pendapatan mau pun belanja.
Belum maksimalnya kinerja keuangan Pemprov Sumut itu menyebabkan masih banyak target-target pembangunan pada 2016 tidak terealisasi.
"Dari realisasi pendapatan meningkat lebih 3 persen dari pendapatan 2015, tapi peningkatan signifikan itu dari pendapatan kelompok transfer pusat merupakan konsekuensi logis dari regulasi yang ada dan kebijakan pusat," ujarnya.
Selain itu, sumber pendapatan pajak daerah juga belum mengalami kenaikan yang signifikan, karena hanya naik 1,43 persen.
Badang Anggaran DPRD Sumut menilai hal itu tidak terlepas dari lemahnya kinerja penyusunan proyeksi atau target pendapatan yang kurang berbanding lurus dengan potensi sebenarnya.
Belanja langsung juga mengalami penurunan, khususnya tiga pos berupa belanja modal tanah hanya tercapai 28,07 persen dari target, belanja modal peralatan dan mesin hanya 77,19 persen, dan belanja modal aset tetap lainnya hanya 25,39 persen dari target.
Gubernur Sumut Erry Nuradi memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan DPRD yang akan menjadi masukan dalam penggunaan APBD pada tahun selanjutnya. ***2***
(T.I023/B/K007/K007) 20-07-2017 18:54:05
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017