Pandan, 15/5 (Antarasumut)-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapanuli Tengah, lakukan evaluasi terhadap hasil kinerja dan pelaksanaan Pilkada Tapteng tahun 2017. Kegiatan evaluasi ini dilangsungkan selama dua hari di PIA Hotel Pandan dengan tema Focus Group Discossion (FGO), Minggu-Senin, (14-15/5).
Adapun tujuan dari evaluasi tersebut adalah, untuk mengevaluasi apa saja kendala dan masalah yang dihadapi oleh penyelenggara Pilkada mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten.
Dan untuk membahas evaluasi tersebut, KPU mengundang PPK, PPS, Tim Kampanye Paslon dan juga stake holder dan beberapa media sebagai peserta.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPUD Tapteng, Halomoan Lumbantobing yang dihadiri komisioner KPUD Tapteng, Minggu malam, (14/5).
Dalam kegiatan ini peserta dituntut untuk memberikan masukan demi penyelenggaraan Pilkada kedepan. Dan untuk membedah dan mencari solusi terkait permasalah tersebut dilakukan diskusi bersama yang akan disimpulkan dalam rapat pleno.
Hasil amatan, peserta banyak memberikan masukan terkait proses pembagian formulir C6dan juga pendataan daftar pemilih sementara. Demikian juga dengan SDM dari PPK serta PPS, sehingga dapat bertanggungjawab penuh dengan kegiatan yang dipercayakan kepada mereka.
“Kami dari kelompok 1, meminta kepada KPU agar nantinya proses penjaringan menjadi PPS dan PPK, benar-benar yang memilki SDM yang baik. Dengan demikian hasilnya akan dapat dipertangungjawabkan. Karena yang terjadi dalam Pilkada kemarin, banyak PPS dan PPK yang belum memahami tugas dan fungsinya,â€kata Benny Hutauruk.
Usulan yang lain mengatakan, agar mendapat SDM yang baik dari PPS-PPK, hendaknya honor dari masing-masing PPS dinaikkan. Dengan demikian, PPS mendapat gaji yang memadahi, kata Sudirman Halawa dari salah seorang peserta.
Sementara itu Komisioner KPUD Tapteng, Timbul Panggabean menyebutkan, apa yang menjadi masukan dari tim evaluasi, akan disampaikan kepada KPU-RI untuk dipertimbangkan oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pilkada yang lebih baik lagi.
“Evaluasi ini sangat penting, agar apa persoalan yang terjadi di lapangan dapat diketahui oleh KPU pusat. Dengan demikian ada perbaikan-perbaikan kedepan,â€kata Timbul.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017