Medan, 12/8 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan penertiban keramba jaring apung terkait kunjungan Presiden Joko Widodo dalam karnaval kemerdekaan di kawasan Danau Toba.


Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara Wan Hidayati di Medan, Jumat, mengatakan telah diajak untuk membahas kegiatan yang menjadi bagian rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 tersebut.


Namun dalam rapat yang dihadiri tim dari pemerintah pusat itu tidak ada kesepakatan untuk menertibkan keramba jaring apung (KJA).


Dalam berbagai rapat yang lain juga belum ada pembahasan untuk menertibkan KJA terkait kunjungan Presiden Jokowi tersebut.


"Saya diajak ikut rapat, hanya berkaitan dengan karnaval," katanya.


Menurut dia, BLH Sumatera Utara hanya diinstruksikan untuk menyiapkan warga yang pernah menerima penghargaan Kalpataru yang bergerak dalam pelestaian lingkungan.


"Kami hanya diperintah menyisiapkan Saka Kalpataru, termasuk Dinas Kehutanan untuk disiagakan di lokasi (karnaval)," ujar Wan Hidayati.


Sebelumnya, pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai tuan rumah perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-71 yang dipusatkan di Danau Toba dengan nama kegiatan "Karnaval Kemerdekaan Pesona Toba".


Kegiatan tersebut diselenggarakan pada 19-21 Agustus 2016 yang dihadiri Presiden Jokowi, perwakilan seluruh provinsi di Indonesia dan sejumlah negara sahabat.  

Pewarta: Irwan

Editor : Ribut Priadi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016