Medan, 2/2 (Antara) - DPRD Sumatera Utara berkeinginan pola pelayanan dan pengamanan di Bandar Udara Kualanamu lebih humanis dan tidak mempersulit masyarakat selaku konsumen.
Dalam rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan Bandara Kualanamu di Medan, Selasa, anggota Komisi D PDRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan, institusi yang berwenang diharapkan tidak "latah" untuk memperkuat pengamanan hanya karena persitiwa bom di Jalan Thamrin Jakarta.
Sebagai sarana publik, seharusnya manajemen Bandara Kualanamu dapat memberlakukan pola pengamanan yang baku, bukan karena hal yang bersifat kasuistis.
"Kalau memang diketatkan, benar-benar karena aturan penerbangan internasional, bukan karena peristiwa Thamrin," kata politisi PPP itu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan, pihaknya menilai manajemen Bandara Kualanamu menggunakan standar ganda dalam pola pengamanan selama ini.
Di satu sisi, pengetatan itu diberlakukan untuk masyarakat umum sehingga menimbulkan antrean yang cukup panjang bagi calon penumpang yang mengunakan jasa penerbangan.
Namun di sisi lain, pihaknya melihat ada pemberlakuan istimewa bagi kelompok tertentu sehingga tidak perlu melalui pemeriksaan yang ketat di Bandara Kualanmu.
"Yang lain diperiksa ketat, tetapi ada yang bebas masuk dari samping. Sebagai Sekretaris Komisi D, saya sangat kecewa," kata politisi Partai Nasdem itu.
Kepala Otoritas Bandara Wilayah 2 Herson mengatakan, pola pengamanan tersebut sudah diberlakukan sejak lama untuk keamanan penerbangan.
Pola pengamanan itu dilakukan dengan memasang peralatan "security check point" (SCP) untuk memeriksa barang bawaan penumpang yang akan memasuki terminal keberangkatan.
Namun pihaknya mengakui setelah adanya peristiwa bom di Jalan Thamrin Jakarta, ada keinginan kuat untuk memperketat pengamanan di bandara.
"Awalnya hanya untuk keberangkatan, tetapi setelah ada peristiwa Thamrin, keluar instruksi untuk memasang SCP 1 (di bagian kedatangan)," katanya.
General Manager Bandara Kualanamu Dani Indra Iriawan mengatakan, pengetatan itu merupakan kebijakan umum untuk menjamin keselamatan penerbangan.
Seluruh Bandara di Tanah Air meniru pola pengamanan yang cukup ketat yang diberlakukan di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.
"Namun sejak peristiwa Thamrin, semua memperketat pengamanan, termasuk di Bandara Soekarno Hatta," katanya. ***3***
(T.I023/B/A029/A029) 02-02-2016 19:13:39
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Dalam rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan Bandara Kualanamu di Medan, Selasa, anggota Komisi D PDRD Sumut Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan, institusi yang berwenang diharapkan tidak "latah" untuk memperkuat pengamanan hanya karena persitiwa bom di Jalan Thamrin Jakarta.
Sebagai sarana publik, seharusnya manajemen Bandara Kualanamu dapat memberlakukan pola pengamanan yang baku, bukan karena hal yang bersifat kasuistis.
"Kalau memang diketatkan, benar-benar karena aturan penerbangan internasional, bukan karena peristiwa Thamrin," kata politisi PPP itu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan, pihaknya menilai manajemen Bandara Kualanamu menggunakan standar ganda dalam pola pengamanan selama ini.
Di satu sisi, pengetatan itu diberlakukan untuk masyarakat umum sehingga menimbulkan antrean yang cukup panjang bagi calon penumpang yang mengunakan jasa penerbangan.
Namun di sisi lain, pihaknya melihat ada pemberlakuan istimewa bagi kelompok tertentu sehingga tidak perlu melalui pemeriksaan yang ketat di Bandara Kualanmu.
"Yang lain diperiksa ketat, tetapi ada yang bebas masuk dari samping. Sebagai Sekretaris Komisi D, saya sangat kecewa," kata politisi Partai Nasdem itu.
Kepala Otoritas Bandara Wilayah 2 Herson mengatakan, pola pengamanan tersebut sudah diberlakukan sejak lama untuk keamanan penerbangan.
Pola pengamanan itu dilakukan dengan memasang peralatan "security check point" (SCP) untuk memeriksa barang bawaan penumpang yang akan memasuki terminal keberangkatan.
Namun pihaknya mengakui setelah adanya peristiwa bom di Jalan Thamrin Jakarta, ada keinginan kuat untuk memperketat pengamanan di bandara.
"Awalnya hanya untuk keberangkatan, tetapi setelah ada peristiwa Thamrin, keluar instruksi untuk memasang SCP 1 (di bagian kedatangan)," katanya.
General Manager Bandara Kualanamu Dani Indra Iriawan mengatakan, pengetatan itu merupakan kebijakan umum untuk menjamin keselamatan penerbangan.
Seluruh Bandara di Tanah Air meniru pola pengamanan yang cukup ketat yang diberlakukan di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.
"Namun sejak peristiwa Thamrin, semua memperketat pengamanan, termasuk di Bandara Soekarno Hatta," katanya. ***3***
(T.I023/B/A029/A029) 02-02-2016 19:13:39
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016