Medan, 6/1 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta Pemerintah Pusat menambah dana anggaran untuk perbaikan dan pembangunan jalan di daerah itu yang termasuk memiliki jalan nasional terpanjang di Indonesia.

"Panjang jalan nasional Sumut 2.632 km dengan kondisi mantap masih 80,68 persen. Dengan demikian ada 508,52 km �jalan nasional yang rusak dan itu perlu perhatian," kata Pelaksana tugas Gubernur Sumut H T Erry Nuradi di Medan, Rabu

Dia mengatakan hal itu dalam video conference penandatanganan kontrak serentak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Kantor Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan.

Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyaksikan penandatanganan kontrak kegiatan anggaran Kementerian 2016 yang dilakukan di lima lokasi secara serentak, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.

Plt Gubernur Erry Nuradi menyebutkan Sumut berharap alokasi dana untuk pembangunan maupun perawatan jalan bisa meningkat lagi dari 2016 yang Rp1,9 triliun.

"Paling tidak Sumut butuh alokasi Rp3 tiliun karena masih banyak jalan nasional yang rusak," katanya.

Dia mengakui walau anggaran yang diterima Sumut termasuk besar, namun masih minim dibandingkan panjang jalan nasional yang ada di provinsi tersebut.

Erry mencontohkan Sulawesi Tengah yang panjang jalan nasional masih di bawah Sumut, namun alokasi anggaran mencapai Rp2,8 triliun.



"Pemprov Sumut memohon bisa diperhatikan lebih lagi, karena jumlah penduduk Sumut juga termasuk keempat terbesar," ujarnya.



Sumut juga merupakan daerah strategis yang diincar investor.



"Dengan infrastruktur jalan yang baik, maka minat investasi semakin tinggi yang pada akhirnya mendorong perekonomian Sumut dan nasional," katanya.



Dia menjelaskan, total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Binamarga di Sumut pada tahun 2015 sebesar Rp1.986.540.715.000.



Sedangkan untuk tahun 2016 alokasi turun menjadi Rp1.925.253.272.000



Erry menyebutkan, selain untuk jalan nasional, Sumut juga berharap peningkatan kondisi jalan provinsi yang masih 75 persen mantap.



"Jalan mantap itu dibutuhkan untuk mendorong program strategis nasional di Sumut di antaranya KSB (kawasan strategis nasional Medan-Binjai -Deliserdang-Karo �dan Danau Toba," katanya.



Khusus KSN Danau Toba, Erry berharap ada perhatian khusus pemerintah untuk pengembangan wisata Danau Toba itu.



Dengan jarak �180 km dari Bandara Kualanamu, membuat banyak wisatawan yang enggan datang ke Danau Toba.



Padahal Medan-Parapat sebenarnya punya jalan strategis yang hanya berjarak 94 km, melalui jalan "Rawasering" atau Tanjungmorawa-Seribu Dolok-Tongging.



"Jalan di kawasan itu perlu mendapat prioritas pembangunan dan perbaikan," katanya.



Pada acara itu, BBPJN I Medan menandatangani kontrak sebanyak 37 paket dengan total nila Rp644.038.527.957, sebanyak 13 proyek di antaranya di wilayah Provinsi Aceh.



Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya mengatakan, kontrak itu bisa mendorong dan menjadi stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.



"Jangan sampai investor dan masyarakat sudah percaya, kita lalai, nanti pertumbuhan ekonomi bisa turun lagi," katanya. ***3***







Sigit Pinardi



(T.E016/B/S024/S024) 06-01-2016 18:53:11

Pewarta: Evalisa Siregar

Editor : Juraidi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016