Medan, 6/11 (Antarasumut) - Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan masih banyak kendala yang menghambat kemajuan pembangunan dan pengembangan perekonomian di Sumut yang perlu diperjuangkan bersama.
Plt Gubsu menyebutkan empat kendala yang dihadapi daerah adalah kelangkaan dan mahalnya harga gas untuk kebutuhan industri, krisis energi listrik, regulasi perkebunan khususnya kelapa sawit yang belum optimal dan persoalan tanah eks HGU PTPN seluas 5.800 ha yang berpotensi menimbulkan konflik.
Untuk gas kebutuhan energi bagi kalangan industri, Erry mengungkapkan ketersediaannya di Sumut masih belum memenuhi kebutuhan.
Selain langka, harga gas di Sumut juga terhitung paling mahal di Indonesia yang mencapai 14 Dolar/MBTU (Million British Thermal Unit).
Padahal rata-rata harga gas industri di Indonesia kisarannya antara 7-8 Dolar/MBTU. Kondisi ini menyebabkan kalangan industri dengan bahan bakar gas tidak mampu bersaing dan tak sedikit yang memilih menutup usahanya di Sumut.
Masalah lain adalah krisis energi listrik yang masih dirasakan warga Sumut dengan seringnya terjadi pemadaman listrik.
Saat ini, kata Erry, kebutuhan dan pasokan listrik Sumut mencapai 1850 MW. Sehingga saat terjadi kerusakan pada pembangkit, pemadaman harus menjadi pilihan. Jumlah daftar tunggu untuk pemasangan baru, kata Erry mencapai 600 MW.
"Di satu sisi, kita diharapkan banyaknya menyerap investasi, dan gencar melakukan promosi. Namun justeru infrastruktur pendukung yakni pasokan listrik tidak cukup, bagaimana mungkin investor bisa tertarik," kata Erry.
Dia berharap DPD dapat memperjuangkan Sumut keluar dari krisis energi ini sehingga pertumbuhan ekonomi provinsi yang menjadi pintu gerbang Indonesia wilayah Barat dapat lebih pesat lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Plt Gubsu menyebutkan empat kendala yang dihadapi daerah adalah kelangkaan dan mahalnya harga gas untuk kebutuhan industri, krisis energi listrik, regulasi perkebunan khususnya kelapa sawit yang belum optimal dan persoalan tanah eks HGU PTPN seluas 5.800 ha yang berpotensi menimbulkan konflik.
Untuk gas kebutuhan energi bagi kalangan industri, Erry mengungkapkan ketersediaannya di Sumut masih belum memenuhi kebutuhan.
Selain langka, harga gas di Sumut juga terhitung paling mahal di Indonesia yang mencapai 14 Dolar/MBTU (Million British Thermal Unit).
Padahal rata-rata harga gas industri di Indonesia kisarannya antara 7-8 Dolar/MBTU. Kondisi ini menyebabkan kalangan industri dengan bahan bakar gas tidak mampu bersaing dan tak sedikit yang memilih menutup usahanya di Sumut.
Masalah lain adalah krisis energi listrik yang masih dirasakan warga Sumut dengan seringnya terjadi pemadaman listrik.
Saat ini, kata Erry, kebutuhan dan pasokan listrik Sumut mencapai 1850 MW. Sehingga saat terjadi kerusakan pada pembangkit, pemadaman harus menjadi pilihan. Jumlah daftar tunggu untuk pemasangan baru, kata Erry mencapai 600 MW.
"Di satu sisi, kita diharapkan banyaknya menyerap investasi, dan gencar melakukan promosi. Namun justeru infrastruktur pendukung yakni pasokan listrik tidak cukup, bagaimana mungkin investor bisa tertarik," kata Erry.
Dia berharap DPD dapat memperjuangkan Sumut keluar dari krisis energi ini sehingga pertumbuhan ekonomi provinsi yang menjadi pintu gerbang Indonesia wilayah Barat dapat lebih pesat lagi.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015